Jakarta|EGINDO.co      -Pemerhati Masalah Transportasi dan Hukum Budiyanto mengatakan, sejak tanggal 4 Oktober 2022, manajemen Transjakarta memberlakukan sistem pembayaran dengan cara tap in dan tap out pada tempat yang telah disiapkan. Inovasi yang bagus dalam rangka merespon diberlakukan integrasi moda transportasi di Jakarta.
Hanya yang menjadi persoalan, ujar Budiyanto, karena tidak ada waktu dan ruang sosialisasi terhadap sistem tersebut muncul permasalahan dilapangan. Tap in dan tap out memerlukan alokasi waktu yang berakibat pada antrian di halte Transjakarta.
Lanjutnya, untuk penempelan Kartu Uang Elektronik (KUE) yang selama ini dengan cukup tap in pada saat akan naik Transjskarta karena masih banyak yang tidak tahu saat akan keluar tidak tap out yang berisiko pada Kartu Uang Elektronik (KUE) diblokir.
Dikatakan Budiyanto, keresahan pengguna jasa moda Transjakarta yang merasa saldonya dipotong 2 ( dua ) kali, termasuk kasus yang viral pada saat tap out saldonya terpotong Rp 2000 ( dua ribu rupiah ). Pada masa transisi wajar keresahan terjadi karena ketidaktahuan karena ruang komunikasi dan sosialisasi sangat minim dan dianggap sulit kurang efisien.

“Transjakarta sebagai moda angkutan umum pada prinsipnya ingin memberikan pelayanan di bidang transportasi dengan baik, aman, nyaman, terjangkau dan kemudahan aksesibilitasnya,”tandasnya.
Mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya Budiyanto menjelaskan, seharusnya sistem pembayaran dengan menempel Kartu Uang Elektronik (KUE) lebih dipermudah yang dapat mencerminkan efisiensi ( waktu, anggaran, tidak sulit dan sebagainya ). Solusinya mungkin dengan memberlakukan sistem single cukup menempelkan Kartu Uang Elektronik (KUE) sekali pada saat akan naik kendaraan, atau barangkali diberikan ruang sosialisasi yang cukup dan pusat informasi yang memadai.
“Transportasi yang ideal adalah sistem transportasi yang mampu membangun konsistensi perjalanan dengan baik dari segi waktu, sistem pembayaran, konektivitas, dan kemudahan aksesibilitas serta keterjangkauan pembiayaan,”tegasnya.
Menurut Budiyanto, jangan sampai ada kesan pembangunan sistem, malah merepotkan masyarakat tidak mampu menunjukan langkah yang solutif.
@Sadarudin