Jakarta|EGINDO.co Pemerintah terus memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini akan resmi diluncurkan pada 19 Juli 2025 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas basis ekonomi kerakyatan dan membangun sistem distribusi yang lebih efisien hingga ke pelosok desa.
“Sudah ada sekitar 80.000 unit Kopdes/Kelurahan di seluruh Indonesia, dan 100 unit di antaranya telah memenuhi kriteria untuk menjalankan kegiatan usaha,” ujar Zulkifli dalam rapat persiapan peluncuran yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/7).
Wajib Punya Usaha Sebelum Ajukan Pembiayaan
Zulkifli menekankan bahwa koperasi desa tidak boleh hanya mengandalkan pembiayaan, melainkan harus memulai dengan membentuk unit usaha terlebih dahulu. Setelah usaha terbentuk, barulah mereka dapat mengakses pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BSI, hingga maksimal Rp3 miliar.
“Jangan sampai pinjam dulu baru pikirkan usahanya. Harus jelas dulu apa jenis usahanya, baru mengajukan pembiayaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pendanaan koperasi ini tidak bersumber dari APBN, melainkan murni berasal dari skema pembiayaan perbankan nasional.
Lini Usaha Berbasis Kebutuhan Desa
Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menjalankan berbagai usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti:
-
Penyaluran pupuk subsidi untuk petani
-
Penjualan gas elpiji 3 kilogram
-
Penyediaan sembako
-
Layanan transportasi hasil panen seperti gabah dan jagung ke gudang Bulog
“Karena ini untuk masyarakat desa, tentu harus ada pupuk, gas melon, sembako, bahkan mobil trayek yang bisa mengangkut hasil panen ke Bulog. Semua itu akan memberikan nilai tambah ekonomi,” kata Zulkifli.
Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi menyumbang lebih dari 5% terhadap PDB nasional pada 2024. Dengan penguatan kelembagaan di desa, pemerintah menargetkan angka tersebut dapat meningkat pada 2026.
Kolaborasi dengan PT Pos dan Perbankan
Program Kopdes ini juga akan bersinergi dengan PT Pos Indonesia dalam hal penyaluran bantuan sosial. Distribusi akan dilakukan langsung dari PT Pos ke koperasi, kemudian diteruskan kepada masyarakat, sehingga rantai distribusi dapat dipangkas dan tepat sasaran.
Selain itu, koperasi desa akan menjadi pusat layanan keuangan dengan menghadirkan layanan keagenan perbankan, seperti BRILink, BNI Agen46, Mandiri Agen, hingga BSI Smart Agent. Hal ini untuk memudahkan akses keuangan warga serta mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.
Klinik Desa dan Gudang Komunal
Kopdes juga dirancang sebagai pusat layanan multifungsi, termasuk di bidang kesehatan. Nantinya, di desa-desa akan dibentuk klinik dan apotek yang mudah dijangkau masyarakat tanpa harus ke kota.
“Kami membayangkan akan terbentuk 80.000 gudang komunal di desa, yang bisa menyimpan gabah, jagung, dan hasil panen lainnya. Selain itu ada juga klinik desa dan apotek agar warga tidak perlu jauh mencari layanan kesehatan,” jelas Zulkifli.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yang menargetkan penguatan ekonomi desa sebagai kunci pertumbuhan nasional.
Sumber: Tribunnews.com/Sn