Beijing | EGINDO.co – Presiden China Xi Jinping mengatakan China harus membangun penghalang keamanan yang “kokoh” di sekitar internet di bawah pengawasan Partai Komunis yang berkuasa, dalam seruan terbarunya untuk melindungi data dan informasi online.
China harus bertahan dalam mengelola, mengoperasikan, dan memastikan akses ke internet sesuai dengan hukum, kata Xi dalam instruksi yang disampaikan kepada para pejabat yang menghadiri pertemuan keamanan siber selama dua hari di Beijing yang berakhir pada hari Sabtu (15/7).
“Kita harus mematuhi manajemen Partai terhadap internet dan mematuhi (prinsip) membuat internet bekerja untuk rakyat,” kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah mengutip pernyataan Xi.
Dalam satu dekade terakhir, Xi telah menjadikan menjaga keamanan sebagai prioritas, dengan konsep keamanannya yang mencakup segala hal mulai dari politik dan ekonomi hingga lingkungan dan dunia maya.
Pada tahun 2015, Tiongkok mengesahkan undang-undang keamanan nasional dengan ruang lingkup yang lebih luas untuk mencakup dunia maya. Setahun kemudian, sebuah undang-undang disahkan yang berisi persyaratan untuk tinjauan keamanan dan data yang akan disimpan di server di Cina.
Pada tahun 2021, Cina meluncurkan peraturan seputar apa yang disebut infrastruktur informasi penting.
Tahun ini, anggota parlemen memperbarui undang-undang anti-spionase untuk melarang transfer informasi yang terkait dengan keamanan nasional dan memperluas definisi mata-mata.
Menavigasi jaringan peraturan dan undang-undang yang padat di Cina mengenai data dan informasi online bukannya tanpa risiko bagi perusahaan.
Pada bulan April, perusahaan konsultan AS Bain & Co mengatakan bahwa polisi mengunjungi kantornya di Shanghai dan menanyai beberapa staf. Financial Times, mengutip orang-orang yang diberi tahu tentang kunjungan mendadak tersebut, melaporkan bahwa polisi juga menyita komputer dan telepon.
Tahun lalu, regulator mengatakan kepada penyedia data keuangan terbesar di China, Wind Information Co, untuk berhenti memberikan data tertentu kepada pengguna di luar negeri, kata beberapa sumber kepada Reuters pada saat itu.
Pada tahun 2021, pihak berwenang meluncurkan penyelidikan keamanan siber terhadap perusahaan transportasi online raksasa Didi Global, dua hari setelah perusahaan tersebut go public di Amerika Serikat.
Sumber : CNA/SL