Jakarta|EGINDO.co Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mendorong sektor swasta untuk mulai mengadopsi pola kerja work from home (WFH), seiring langkah transformasi yang telah lebih dulu diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dirancang fleksibel, menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor usaha, dan akan dituangkan dalam surat edaran resmi dari Menteri Ketenagakerjaan.
Mulai 1 April 2026, ASN di tingkat pusat maupun daerah dijadwalkan bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong efisiensi energi sekaligus mempercepat perubahan budaya kerja berbasis digital. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan pengurangan mobilitas harian pegawai, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, dengan pengecualian untuk operasional penting dan kendaraan berbasis listrik.
Transformasi ini tidak hanya menyasar pola kerja, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui digitalisasi layanan publik. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan konsumsi energi di perkantoran.
Meski demikian, kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh sektor. Layanan esensial seperti kesehatan, keamanan, industri, energi, logistik, serta sektor keuangan tetap diwajibkan beroperasi secara langsung di kantor maupun lapangan guna menjaga stabilitas layanan publik dan aktivitas ekonomi.
Sejumlah analis menilai kebijakan ini sebagai langkah adaptif di tengah kebutuhan efisiensi nasional. Seperti dilaporkan Kompas, pendekatan fleksibel terhadap sektor swasta dinilai dapat menjaga keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan usaha. Sementara itu, CNBC Indonesia menyoroti bahwa pembatasan mobilitas dan kendaraan dinas berpotensi menekan konsumsi energi sekaligus biaya operasional pemerintah dalam jangka menengah.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta ekosistem kerja yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan tanpa mengganggu sektor-sektor vital yang menopang perekonomian nasional. (Sn)