Jakarta|EGINDO.co Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya guna mencegah praktik penimbunan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah ketidakpastian energi global.
Menurut Herman, lonjakan harga minyak dunia yang dipicu dinamika geopolitik dan krisis energi berpotensi memicu munculnya spekulan. Jika tidak diantisipasi sejak awal, kondisi ini bisa mengganggu pasokan BBM di dalam negeri dan berdampak langsung pada masyarakat.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan di lapangan harus diperketat, terutama pada jalur distribusi yang rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026), Herman juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi domestik, meskipun tekanan global terus meningkat. Ia menyoroti bahwa asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran USD 70 per barel menjadi tantangan tersendiri ketika harga minyak dunia melampaui proyeksi tersebut.
Lebih lanjut, ia menilai kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan diperlukan agar respons terhadap dinamika global dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Sejumlah media nasional turut menyoroti isu ini. Kompas.com melaporkan bahwa potensi gangguan distribusi energi akibat spekulasi pasar menjadi perhatian serius di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Sementara itu, Bisnis.com menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan distribusi BBM untuk menjaga stabilitas pasokan dan menghindari distorsi harga di tingkat konsumen.
Dengan meningkatnya risiko ketidakpastian global, pengawasan yang ketat serta koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (Sn)