Jakarta|EGINDO.co Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga minyak global menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik tersebut dikhawatirkan mengganggu jalur distribusi energi dunia, terutama di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute utama pengiriman minyak internasional.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa eskalasi konflik berpotensi memicu volatilitas harga minyak dalam jangka pendek. Menurutnya, apabila ketegangan terus berlanjut dan berdampak pada lalu lintas energi di kawasan tersebut, harga minyak dunia bisa terdorong naik hingga kisaran US$90–100 per barel.
Ia menjelaskan bahwa pergerakan harga minyak global akan langsung memengaruhi Indonesia Crude Price (ICP), yang selama ini umumnya berada sekitar US$4 per barel di bawah harga minyak acuan dunia, Brent crude oil. Dengan kondisi harga Brent saat ini, ICP Indonesia diperkirakan berada di kisaran US$84–85 per barel.
Dalam beberapa hari terakhir, pasar minyak global memang menunjukkan fluktuasi tajam. Harga Brent sebelumnya sempat melonjak hingga US$103–105 per barel, kemudian turun ke kisaran US$87–88, sebelum kembali naik sekitar 7% ke level US$98,69 per barel. Sejumlah lembaga media internasional seperti Reuters dan Bloomberg juga melaporkan bahwa ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang mendorong volatilitas harga energi global dalam beberapa pekan terakhir.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia dalam kerangka asumsi ekonomi makro APBN 2026 menetapkan harga minyak sebesar US$70 per barel. Oleh karena itu, lonjakan harga minyak di atas asumsi tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara, terutama terkait pembiayaan subsidi energi.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya yang dilakukan antara lain menjaga kecukupan cadangan energi domestik, memastikan kelancaran pasokan energi, serta mempertahankan kebijakan subsidi dan kompensasi energi.
Menurut Suahasil, kebijakan subsidi energi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Selain melindungi masyarakat dari gejolak harga energi global, kebijakan tersebut juga menjadi instrumen untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah pun berharap eskalasi konflik di Timur Tengah tidak berlarut-larut sehingga stabilitas harga energi dunia dapat kembali terjaga. Jika situasi geopolitik mereda, tekanan terhadap harga minyak di pasar internasional diperkirakan akan kembali normal. (Sn)