Jakarta | EGINDO.com – Industri dan perkebunan kelapa sawit Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia saat ini menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan menguasai 55 persen pasar ekspor.
Menurutnya, petani swadaya merupakan pemain utama di perkebunan kelapa sawit.
Karena itu, pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan sawit rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani.
“Terdapat setidaknya tiga klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani,” kata Wakil Presiden Ma’ruf dalam keterangan Setwapres, Jumat (3/9/2021).
Ketiga klaster tersebut adalah penguatan sektor hulu, penguatan industri hilir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Penguatan sektor hulu dilakukan melalui pembibitan dan pengelolaan selama masa tanam; peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat; serta tanaman sela dan integrasi dengan ternak atau disebut sebagai pertanian terintegrasi, misalnya integrasi sawit dengan sapi,” urainya.
Wapres menjelaskan, penguatan industri hilir dapat dilakukan melalui penguatan permodalan; pengembangan dan pengelolaan produksi sawit pasca panen; hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi; pengembangan pemasaran dan penguatan pasar sawit; serta tetap menjaga harga CPO.
“Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Dalam hal ini, UMKM Sawit merupakan sarana yang tepat bagi perkebunan rakyat untuk masuk ke industri hilir,” imbuhnya.
Wapres melanjutkan yang perlu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi.
Kemudian, manajemen usaha; serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, serta peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.
Di kesempatan sama, Wapres menyaksikan panen perdana program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Wapres juga menyaksikan hasil kegiatan pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis UKMK (Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi) Sawit.
“Program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur-santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, atau saya menyebutnya sebagai Gus Iwan, [yaitu] santri bagus, pintar mengaji, dan usahawan,” ungkapnya.
Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan, sebagaimana arahan Wapres pada pertemuan dengan petani sawit di awal pandemi silam, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau telah menjalin kerja sama dengan beberapa pondok pesantren dalam pembibitan dan penangkaran bibit sawit melalui program santripreneur berbasis sawit.
Penangkaran bibit sawit dari santri ini merupakan bagian dari salah satu usaha masyarakat yang berhasil meningkat sebagai dampak positif dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Saat ini Riau sudah memiliki 98 produsen penangkar kelapa sawit yang tersebar di 11 kabupaten/kota,” imbuhnya.
Di samping dampak positif program PSR yang mulai dicanangkan sejak 2017 tersebut, Syamsuar juga menyampaikan salah satu kendala utama pelaksanaan program ini, yaitu sejumlah wilayah perkebunan sawit yang tidak dapat di-replanting karena masih dianggap masuk dalam wilayah hutan.
“Saat ini sudah banyak kebun sawit yang harus diremajakan. Saat ini kami menunggu tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, agar kebun-kebun yang termasuk dalam kawasan hutan dapat diremajakan, sehingga program PSR ini dapat lebih meningkat produktivitasnya di Provinsi Riau ini,” ungkap Syamsuar.
Sumber: Tribunnews/Sn