Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Indonesia memilih untuk menahan diri dan mengkaji ulang rencana ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Tingginya lonjakan kebutuhan energi domestik—khususnya untuk mendukung perkembangan industri digital nasional—menjadi alasan utama pemerintah menunda realisasi kerja sama tersebut dalam waktu dekat.
Keputusan untuk menghitung ulang skema ekspor ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (26/10/2026), Bahlil menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energi pasar dalam negeri merupakan prioritas utama sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.
Salah satu pemicu utama besarnya permintaan energi di dalam negeri adalah pesatnya ekspansi sektor pusat data (data center).
“Data center kita butuh 20 gigawatt. Kurang market apa kita? Saya tetap akan memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Setelah itu baru kita ekspor. Ini sesuai perintah Pasal 33 UUD 1945,” tegas Bahlil pada Senin (26/10/2026).
Proyek Raksasa yang Masih Menggantung
Wacana ekspor listrik ini sejatinya sempat menunjukkan titik terang setelah Presiden Prabowo Subianto menyepakati kerja sama perdagangan listrik dalam pertemuan Leaders’ Retreat Indonesia–Singapura pada awal Juli 2026. Dalam skema yang disepakati saat itu:
-
BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) ditunjuk sebagai mitra utama yang mewakili Indonesia.
-
Keppel Electric dan Sembcorp Utilities bertindak sebagai pihak pembeli (offtaker) dari Singapura.
-
Target Pasokan: Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan sistem penyimpanan energi yang dirancang menyalurkan hingga 3,4 Gigawatt (GW) listrik rendah karbon ke Singapura.
-
Nilai Investasi: Diperkirakan menelan dana sebesar US$9 miliar hingga US$14 miliar (di luar pembangunan jaringan transmisi bawah laut).
Namun, realisasi proyek jumbo tersebut dipastikan belum akan terwujud dalam waktu dekat. Menyikapi hal ini, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto, menyatakan pada Selasa (14/7/2026) bahwa PLN masih terus melakukan pendalaman dan kajian teknis.
Fokus utama PLN saat ini adalah memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sumatra serta menyiapkan jaringan transmisi EBT di dalam negeri. Pemerintah dan PLN menegaskan bahwa potensi perdagangan listrik lintas batas baru akan dijalankan jika pasokan domestik sudah aman dan memberikan nilai tambah (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Singapura Siapkan Strategi Ketahanan Energi Multi-Lapis
Di sisi lain, Pemerintah Singapura merespons dinamika pasokan kawasan dengan mempercepat penguatan infrastruktur energi mandiri. Pada Senin (26/10/2026), Otoritas Pasar Energi (EMA) Singapura mengumumkan rencana strategis 5 tahun ke depan guna mengantisipasi beban puncak permintaan listrik nasional yang diproyeksikan melonjak hingga 9,9 GW – 13 GW pada tahun 2031.
Lonjakan konsumsi energi Singapura tersebut didorong oleh ekspansi masif industri manufaktur semikonduktor, data center, serta percepatan adopsi kendaraan listrik (EV).
Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura, Tan See Leng, menegaskan bahwa Singapura kini memperkuat sistem pertahanan energi multi-lapis untuk memitigasi tren nasionalisme sumber daya di tingkat regional maupun global. Langkah diversifikasi ini dilakukan untuk menjamin kepastian iklim investasi dan ketahanan pasokan listrik dalam negeri.
Tan See Leng juga memastikan iklim industri Singapura tetap stabil meski ada dinamika pasokan gas dari kawasan, termasuk penurunan pasokan gas dari Indonesia yang dampaknya tercatat kurang dari 2% terhadap total kebutuhan harian Singapura. (Sn)