Jakarta | EGINDO.com – Urusi masalah gambut, Prabowo segera bentuk badan baru yang langsung dibawah presiden. Prabowo Subianto akan membentuk badan baru yang khusus mengatasi masalah gambut di dalam negeri.
Hal itu dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahwa lembaga itu akan diberi nama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disebut BPGMN,” kata Raja Juli di Istana Kepresidenan, pada Kamis (24/9/2026) kemarin.
Menurut Raja Juli, badan ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pencegahan salah satunya berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ditegaskannya bahwa badan tesebut berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BGRM) yang sebelumnya resmi dibubarkan pada 31 Desember 2024 lalu.
Raja Juli menekankan bahwa lembaga tersebut sebelumnya bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan, sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan BPGMN akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan diisi oleh para pakar dan profesional.
Dipastikannya lembaga tersebut akan mendapatkan dukungan anggaran yang cukup besar. Raja Juli juga memastikan badan itu tidak akan tumpang tindih dengan Kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya kedua lembaga justru dapat melakukan kerja sama untuk mempercepat menangani masalah gambut termasuk karhutla. “Jadi sambil sekarang kita berjuang memadamkan, ini sebuah inisiatif dan terus kita kerjakan untuk jangka pendek, menengah dan panjang,” tegas Raja Juli.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria memastikan akan mendukung keberadaan lembaga baru ini, khususnya dalam melakukan deteksi dini titik panas atau hotspot. Selain itu, Presiden juga meminta pencegahan karhutla bisa dilakukan melalui pendekatan berbasis desa.
Menurutnya, Kepala Negara percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepedulian terhada lingkungan sekitarnya. Untuk, itu pemerintah akan melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) desa yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan Karhutla. “MPA ini dianggap efektif. Oleh karena itu akan diberdayakan perlu direvitalisasi, namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan karhutla ke depan,” katanya menegaskan.@
Bs/timEGINDO.com