Jakarta|EGINDO.co Dalam sebuah diskursus mengenai fundamental ekonomi nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggarisbawahi bahwa beban logistik yang tinggi masih menjadi ganjalan utama bagi akselerasi pertumbuhan dan posisi tawar komoditas Indonesia di kancah internasional.
Pernyataan strategis ini disampaikan di sela-sela agenda Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) 2026 bertajuk “Akselerasi Ekonomi Indonesia melalui Pembangunan Infrastruktur” yang berlangsung di Jakarta, Rabu (22/4).
Anomali Struktur Biaya dan Daya Saing
Purbaya memaparkan data bahwa rasio biaya logistik nasional saat ini masih tertahan di angka dua digit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun terdapat tren penurunan secara gradual, efisiensi tersebut dinilai belum cukup signifikan jika dikomparasikan dengan standar negara-negara maju.
Ketimpangan biaya ini memicu efek domino yang merugikan, di mana harga barang di tingkat domestik melambung dan membebani daya beli masyarakat. Di sisi lain, struktur biaya yang gemuk ini secara langsung mendegradasi kompetitivitas produk ekspor Indonesia di pasar global.
“Realisasi biaya logistik kita masih bertengger di kisaran belasan persen dari PDB. Walau ada perbaikan tipis, disparitas dengan negara maju masih lebar. Implikasinya jelas: beban operasional tinggi, harga produk melonjak, dan daya saing kita terkoreksi,” ujar Menkeu dengan lugas.
Menghidupkan Kembali Narasi Efisiensi
Menkeu turut memberikan catatan kritis terhadap dinamika kebijakan dalam satu dekade terakhir. Ia menilai pembahasan mengenai efisiensi logistik seolah kehilangan urgensinya karena adanya rasa puas diri yang prematur terhadap capaian masa lalu.
“Terdapat persepsi seolah-olah transformasi yang dilakukan sudah tuntas, padahal realitas di lapangan menunjukkan masih banyak anomali yang perlu dibenahi. Kita sempat terlena dan menganggap kondisi sudah ideal, namun kenyataannya pekerjaan rumah kita masih menumpuk,” tambahnya.
Pelabuhan Sebagai Pusat Transformasi
Guna menjawab tantangan tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mengonstruksi ulang fokus kebijakan pada titik-titik inefisiensi, dengan sektor kepelabuhanan sebagai prioritas utama.
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mengambil peran sentral dalam membenahi sistem dan tata kelola di pelabuhan. Langkah ini dipandang sebagai kunci krusial untuk memangkas rantai birokrasi dan biaya siluman yang selama ini menjadi kontributor utama tingginya logistic cost.
“Kami tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut. Restrukturisasi akan difokuskan pada lini pelabuhan yang berada di bawah supervisi Kementerian Keuangan. Reformasi sistem di sana adalah harga mati untuk menurunkan biaya logistik secara agregat,” pungkasnya optimis. (Sn)