Upaya Indonesia Tolak EUDR dapat Dukungan Bipartisan AS

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkini di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkini di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Jakarta|EGINDO.co Indonesia menginspirasi sejumlah negara dalam menolak penerapan kebijakan anti-deforestasi atau European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, negara yang menolak penerapan EUDR makin banyak, termasuk Amerika Serikat.

“Bipartisan di Amerika menentang EUDR, Republikan dan kelompok Demokrat mempetanyakan EUDR. Jadi, like minded countries itu terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia,” kata Menko Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Uni Eropa mengesahkan EUDR pada akhir tahun 2022. Regulasi itu melarang konsumen Eropa membeli produk yang dinilai merusak hutan, seperti minyak sawit, coklat, karet, dan kayu (furniture).

Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap berisiko tinggi melakukan degradasi hutan. Sehingga Uni Eropa bisa melarang produk-produk dari Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa.

Baca Juga :  Gambar Menunjukkan Penyebaran Kendaraan Militer Di Belarus

Indonesia dan Malaysia sebagai negara penghasil sawit terbesar, menilai aturan EUDR merugikan. Karenanya dua negara tetangga itu membentuk Gugus Tugas Ad Hoc untuk mengkomunikasikan keberatan mereka pada Uni Eropa.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia tidak perlu khawatir dengan EUDR.  Menurutnya, masih banyak negara lain yang mau membeli produk sawit Indonesia, jika ditolak Uni Eropa.

“Tidak perlu khawatir, EUDR itu kan soal kelapa sawit. Kalau Uni Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, ngapain repot,” kata Menteri yang akrab disapa Zulhas.

Dia pun menyinggung salah satu program presiden terpilih, terkait ketahanan energi. Di mana minyak sawit akan dimanfaatkan untuk  avtur (bahan bakar pesawat terbang).

Baca Juga :  KPK Tangkap Bupati Bangkalan Terkait Suap Lelang Jabatan

“Hati-hati saja, jangan sampai dimarahin karena kita tidak bisa jual lagi (minyak sawit). Apalagi kalau kita tingkat biodiesel B60, wah itu bisa kurang, jadi justru mereka (Uni Eropa) yang butuh kita,” ujar Zulhas.

Sumber: rri.co.id/Sn

Bagikan :