Jakarta|EGINDO.co Uni Eropa (UE) secara resmi menetapkan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) sebagai skema sertifikasi yang kredibel untuk memenuhi aturan antideforestasi dalam kerangka EU Deforestation Regulation (EUDR). Keputusan ini diumumkan oleh Komisioner UE untuk Lingkungan, Ketahanan Air, dan Ekonomi Sirkular Kompetitif, Jessika Roswall, pada Jumat (5/9/2025).
Roswall menyampaikan apresiasi atas langkah Malaysia yang menyesuaikan sertifikasi nasionalnya dengan ketentuan EUDR. Menurutnya, keberadaan MSPO akan mempermudah importir Eropa dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru.
“MSPO diakui sebagai skema dengan kredibilitas tinggi serta memiliki sistem ketertelusuran digital yang mumpuni, sehingga mampu membantu operator memenuhi kewajiban EUDR,” ungkap Roswall dalam pernyataan resmi.
Sebagai informasi, aturan EUDR mulai berlaku Desember 2025. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan yang memperdagangkan komoditas utama seperti minyak sawit, kedelai, kopi, kakao, kayu, daging sapi, serta produk turunannya, membuktikan bahwa barang yang dijual tidak berasal dari deforestasi setelah 31 Desember 2020.
MSPO sendiri awalnya diperkenalkan secara sukarela sebelum menjadi kewajiban nasional pada 2020. Skema ini diaudit oleh lembaga sertifikasi independen, sehingga memberi jaminan bahwa minyak sawit Malaysia bersumber dari praktik legal dan berkelanjutan. Dilansir Reuters, badan sertifikasi Malaysia menyebut sistem digital MSPO mampu menyediakan transparansi penuh dalam rantai pasok, sekaligus memperkuat kepercayaan pembeli internasional.
Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Johari Abdul Ghani, menegaskan pengakuan UE ini merupakan tonggak penting yang menempatkan Malaysia di garis depan sawit berkelanjutan. Ia menambahkan, lebih dari setengah juta pekebun kecil telah terintegrasi dalam skema MSPO sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Langkah ini memberikan jaminan bagi pasar global bahwa sawit Malaysia bersumber dari lahan yang legal, dapat ditelusuri, serta ramah lingkungan,” kata Johari.
Menurut laporan The Star, keputusan UE ini juga dipandang sebagai hasil diplomasi panjang Malaysia untuk melawan stigma negatif terhadap industri sawitnya, sekaligus menguatkan daya saing di pasar internasional.
Sumber: Bisnis.com/Sn