London | EGINDO.co – Inggris mengancam akan menyeret pengusaha Rusia Roman Abramovich ke pengadilan atas dana beku senilai 2,5 miliar pound ($3,4 miliar) dari hasil penjualan klub sepak bola Chelsea yang ingin ia berikan kepada para korban perang Rusia di Ukraina.
Inggris memberi sanksi kepada Abramovich dalam tindakan keras terhadap oligarki Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada tahun 2022, yang memicu penjualan klub Liga Premier itu secara tergesa-gesa dan pembekuan hasil penjualan.
Inggris ingin dana itu hanya digunakan di Ukraina sejalan dengan desakan Eropa yang lebih luas agar Moskow menanggung tagihan atas kematian dan kerusakan yang dipicu oleh invasi tersebut. Abramovich menginginkan lebih banyak fleksibilitas dan ingin uang itu diberikan kepada semua korban.
Dalam pernyataan bersama yang langka, menteri keuangan Inggris Rachel Reeves dan menteri luar negeri David Lammy mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintah siap untuk meningkatkan upaya untuk mengamankan uang tersebut.
“Pemerintah bertekad untuk menyalurkan hasil penjualan Klub Sepak Bola Chelsea untuk tujuan kemanusiaan di Ukraina, menyusul invasi besar-besaran ilegal Rusia. Kami sangat frustrasi karena sejauh ini belum mungkin mencapai kesepakatan dengan Tn. Abramovich,” kata mereka.
Mereka mengatakan pintu negosiasi akan tetap terbuka tetapi mereka “sepenuhnya siap untuk mengupayakan ini melalui pengadilan jika diperlukan”.
Seorang pengacara Abramovich di Inggris tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Reuters melaporkan pada bulan Maret bahwa Inggris sedang mempertimbangkan tindakan hukum atas masalah ini.
Di bawah Abramovich, Chelsea menikmati perjalanan paling sukses dalam sejarahnya sebelum klub tersebut dijual ke konsorsium yang dipimpin oleh investor AS Todd Boehly dan firma ekuitas swasta Clearlake Capital pada bulan Mei 2022.
Hasil penjualan dibekukan di rekening bank Inggris. Hasil tersebut tidak dapat dipindahkan atau digunakan tanpa izin dari Kantor Pelaksanaan Sanksi Keuangan, badan di kementerian keuangan yang menegakkan sanksi.
Sumber : CNA/SL