UE Capai Kesepakatan Mengenai UU AI Yang Penting

Artificial Intelligence ( AI ) , kecerdasan buatan
Artificial Intelligence ( AI ) , kecerdasan buatan

Brussels | EGINDO.co – Negara-negara anggota UE dan anggota parlemen mencapai kesepakatan pada hari Jumat (8 Desember) tentang cara menyusun aturan “bersejarah” yang mengatur model kecerdasan buatan seperti ChatGPT – setelah 36 jam negosiasi.

Pada pertemuan di Brussel, para perunding menetapkan pembatasan penggunaan AI di Eropa, yang menurut mereka tidak akan merugikan inovasi di sektor ini maupun prospek bagi para pemimpin AI di Eropa di masa depan.

“Bersejarah! Dengan kesepakatan politik mengenai Undang-Undang AI yang disahkan hari ini, UE menjadi benua pertama yang menetapkan aturan yang jelas untuk penggunaan AI,” kata komisioner pasar internal UE, Thierry Breton.

“Undang-undang AI lebih dari sekedar buku peraturan – ini adalah landasan bagi perusahaan rintisan dan peneliti Uni Eropa untuk memimpin perlombaan global untuk AI yang dapat dipercaya,” tambahnya.

“Undang-Undang AI” telah diajukan secara terburu-buru dalam proses legislatif Uni Eropa tahun ini setelah chatbot ChatGPT, gerbang pasar massal menuju AI generatif, mulai populer pada akhir tahun 2022.

Meskipun kemampuan ChatGPT dalam membuat esai dan puisi yang mengartikulasikan menunjukkan kemajuan pesat AI, para kritikus khawatir tentang bagaimana teknologi tersebut dapat disalahgunakan.

Perangkat lunak AI generatif, yang juga mencakup chatbot Google Bard, dapat dengan cepat menghasilkan teks, gambar, dan audio dari perintah sederhana dalam bahasa sehari-hari.

Baca Juga :  Anak Usaha APP Sinarmas, Bangun Cold Storage Premium Pluit

Contoh lain dari AI generatif termasuk Dall-E, Midjourney, dan Stable Diffusion, yang dapat membuat gambar dalam hampir semua gaya sesuai permintaan.

Para perunding awalnya gagal mencapai kesepakatan setelah perundingan maraton yang dimulai pada hari Rabu berlangsung selama 22 jam dan berakhir hanya dengan kesepakatan untuk melanjutkan perundingan pada hari berikutnya.

Para negosiator yang kelelahan kemudian memulai kembali perundingan pada pukul 8 pagi GMT pada hari Jumat.

Tidak ada tenggat waktu yang pasti, namun para tokoh senior Uni Eropa sangat ingin mendapatkan kesepakatan sebelum akhir tahun ini.

Komisi Eropa, badan eksekutif UE, pertama kali mengusulkan undang-undang tersebut pada tahun 2021 untuk mengatur sistem AI berdasarkan penilaian risiko model perangkat lunak.

Semakin tinggi risiko terhadap hak-hak atau kesehatan individu, misalnya, semakin besar pula kewajiban sistemnya.

Undang-undang tersebut masih perlu disetujui secara resmi oleh negara-negara anggota dan parlemen, namun kesepakatan politik yang dicapai pada hari Jumat dipandang sebagai rintangan serius terakhir.

“Undang-undang AI adalah yang pertama di dunia. Sebuah kerangka hukum unik untuk pengembangan AI yang dapat Anda percaya,” kata Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam sebuah postingan di media sosial, menyambut baik kesepakatan tersebut.

Baca Juga :  Belasan Petugas Bandara Soekarno-Hatta Positif Covid-19

“Dan demi keselamatan dan hak-hak dasar masyarakat dan dunia usaha. Sebuah komitmen yang kami ambil dalam pedoman politik kami – dan kami wujudkan. Saya menyambut baik kesepakatan politik hari ini.”

Uni Eropa bukan satu-satunya negara yang mengkhawatirkan AI.

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif mengenai standar keamanan AI pada bulan Oktober dan, meskipun Eropa berada di jalur yang tepat untuk menerapkan undang-undang luas pertama yang mencakup sektor ini, undang-undang Tiongkok yang secara khusus mengatur AI generatif mulai berlaku pada bulan Agustus tahun ini.

Hukuman Atas Pelanggaran

Salah satu hambatan utama selama negosiasi adalah bagaimana mengatur sistem AI untuk keperluan umum seperti ChatGPT.

Beberapa negara anggota khawatir terlalu banyak peraturan akan merugikan pertumbuhan perusahaan-perusahaan terkemuka di Eropa seperti Aleph Alpha dari Jerman atau Mistral AI dari Prancis.

Menteri Digital Perancis Jean-Noel Barrot mengatakan Perancis akan “menganalisis secara hati-hati kompromi” yang disepakati dan memastikan bahwa mereka “menjaga kapasitas Eropa untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatannya sendiri”.

Baca Juga :  Soal Ekspor Pasir Laut, Menteri KKP: Masa Yang Untung Johor

Perjanjian tersebut mencakup pendekatan dua tingkat, dengan persyaratan transparansi untuk semua model AI tujuan umum dan persyaratan yang lebih ketat untuk model yang lebih canggih.

Kendala lainnya adalah pengawasan biometrik jarak jauh – pada dasarnya, identifikasi wajah melalui data kamera di tempat umum. Pemerintah menginginkan pengecualian untuk tujuan penegakan hukum dan keamanan nasional.

Meskipun perjanjian tersebut melarang pengenalan wajah secara real-time, akan ada sejumlah pengecualian.

Namun tidak semua orang senang dengan perjanjian tersebut.

“Sayangnya, kecepatan tampaknya lebih diutamakan daripada kualitas, yang berpotensi membawa dampak buruk bagi perekonomian Eropa,” kata Daniel Friedlaender, kepala Eropa di CCIA, salah satu kelompok lobi teknologi utama.

“Bahkan mungkin berakhir dengan mengusir para pemimpin Eropa yang sangat ingin diberdayakan oleh UE,” kata manajer kebijakan CCIA Eropa, Boniface de Champris.

UE akan dapat memantau dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum melalui badan baru yang disebut kantor AI UE yang akan bergabung dengan komisi tersebut.

Kantor tersebut berhak mengenakan denda sebesar tujuh persen dari omset perusahaan atau €35 juta (US$37,7 juta), mana saja yang lebih besar.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :