Dublin | EGINDO.co – Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu (12 September) mengatakan bahwa ia “sangat ingin” melihat Irlandia Utara—yang dikelola Inggris—bersatu dengan Irlandia. Pernyataan yang disampaikan saat kunjungan ke Dublin ini memicu reaksi keras dari kelompok unionis pro-Inggris di Irlandia Utara.
Komentar Trump muncul beberapa minggu setelah Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, menyatakan bahwa referendum mengenai keluarnya Irlandia Utara dari Britania Raya “tidak masuk dalam agenda”—sebuah sikap yang ditegaskan kembali oleh Downing Street pada hari Sabtu sebagai posisi yang tidak berubah.
“Yah, saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi saya katakan kepada Anda, saya sangat ingin melihatnya bersatu,” ujar Trump kepada para wartawan sembari duduk di samping Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin setelah pertemuan keduanya di Dublin. “Hal itu pada akhirnya akan terjadi… menurut saya itu akan menjadi hal yang luar biasa.”
“Tentu saja pihak Inggris akan memiliki pendapat mengenai hal ini… namun menurut saya itu akan menjadi hal yang sangat bagus,” tambahnya.
Komentar Ini Berbeda dari Sikap Netral Presiden-Presiden Sebelumnya
Trump kemudian mengatakan bahwa “tidak ada jawaban yang pasti” atas pertanyaan mengenai penyatuan Irlandia, namun ia kembali menegaskan pandangannya bahwa hal itu akan menjadi “sesuatu yang sangat keren”.
Berdasarkan ketentuan Perjanjian Jumat Agung (Good Friday Agreement) tahun 1998, referendum hanya dapat diadakan atas keputusan pemerintah Inggris. Perjanjian tersebut mengakhiri konflik kekerasan selama tiga dekade antara kelompok nasionalis Irlandia yang menginginkan Irlandia bersatu dan kelompok unionis yang ingin Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Inggris.
Meskipun jajak pendapat menunjukkan adanya mayoritas yang cukup besar di Irlandia Utara yang mendukung untuk tetap bergabung dengan Inggris, selisih angka tersebut sedikit menyusut sejak keluarnya Inggris dari Uni Eropa mendorong isu penyatuan naik ke posisi yang lebih tinggi dalam agenda politik.
Pemimpin Democratic Unionist Party (DUP)—partai terbesar di Irlandia Utara yang mendukung kelanjutan persatuan dengan Inggris—menolak prediksi Trump, dengan mengatakan bahwa penyatuan dengan Irlandia akan berujung pada “kehancuran negara kami.”
“Masa depan konstitusional Irlandia Utara akan ditentukan oleh rakyat Irlandia Utara, bukan oleh komentar yang muncul di London, Dublin, atau Washington,” tulis Gavin Robinson—yang sebelumnya pernah menyatakan dukungan terbuka bagi Trump—di platform X.
Di Belfast, para pendukung penyatuan Irlandia memberikan tanggapan yang lebih berhati-hati. “Menurut saya, itu hanya sekadar mencari perhatian media… Saya rasa dia tidak peduli sama sekali apakah Irlandia akan bersatu atau tidak,” ujar Eamon Hanna, pendukung partai nasionalis SDLP yang selama ini vokal mengkritik kebijakan-kebijakan Trump.
Presiden-presiden AS sebelumnya, termasuk mereka yang memiliki darah Irlandia yang kuat seperti Joe Biden, selalu berhati-hati untuk tetap bersikap netral terkait penyatuan Irlandia. Pemerintah AS sendiri memainkan peran kunci dalam menengahi kesepakatan damai tahun 1998.
‘Kalian Memeras Kami’
Trump juga bertemu dengan Presiden Irlandia Catherine Connolly, yang sebelumnya pernah ikut serta dalam unjuk rasa menentang kunjungan Trump ke Irlandia pada tahun 2019, sebelum ia terpilih untuk menduduki jabatan yang lebih bersifat seremonial tersebut tahun lalu.
Connolly, yang sebelumnya merupakan anggota parlemen berhaluan kiri dalam waktu yang lama, menyatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada Trump “pandangan tegas rakyat Irlandia bahwa normalisasi perang dan genosida tidak akan pernah bisa diterima.”
Pernyataan tersebut tidak menyebutkan konflik secara spesifik, namun ia sebelumnya pernah mengkritik perang AS dengan Iran serta serangan Israel terhadap Gaza—sebuah tindakan yang oleh Irlandia, sejalan dengan temuan penyelidikan PBB dan sejumlah kelompok hak asasi manusia, disebut sebagai genosida.
Israel menolak sebutan tersebut dan menyatakan bahwa mereka sedang memerangi kelompok militan yang menyerang mereka dari wilayah kantong Palestina pada tahun 2023.
Ribuan pengunjuk rasa—beberapa di antaranya membawa poster yang menyebut Trump sebagai penghasut perang dan meneriakkan seruan “Bebaskan Palestina”—berpawai melintasi pusat kota Dublin tak lama setelah Trump bertolak untuk menyaksikan turnamen golf di salah satu resor miliknya di wilayah barat Irlandia.
Aksi ini merupakan salah satu unjuk rasa anti-perang terbesar di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Sebelumnya, Perdana Menteri Martin yang berhaluan tengah lebih menyoroti eratnya hubungan ekonomi antara kedua negara. Perusahaan-perusahaan milik AS, terutama di sektor teknologi dan farmasi, mempekerjakan sekitar 10 persen tenaga kerja di Irlandia, menyusul kebijakan pemerintah yang secara berturut-turut memprioritaskan lapangan kerja dan pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut selama beberapa dekade.
“Kalian mengambil semua perusahaan medis kami; kami harus mendapatkan kembali beberapa di antaranya,” ujar Trump.
“Kalian memeras kami, tapi tidak apa-apa. Masih banyak peluang bagi semua pihak, dan hubungan kami dengan kalian sangat luar biasa.”
Sumber : CNA/SL