Jakarta | EGINDO.co – Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, lusa yakni Selasa 6 September 2022 buruh akan melakukan demo besar-besaran. Demikian kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022) kemarin kepada wartawan.
Dikatakan Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal bahwa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September 2022 mendatang.
Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
Ditegaskannya, penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5-8 persen, sehingga harga bahwan kebutuhan pokok akan meroket. Sementara itu upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” katanya menegaskan.
Alasan kedua buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan, menurut Said Iqbal, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. “Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah,” katanya membandingkan.
Tentang bantuan subsidi upah Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal, ini hanya ‘gula-gula saja’ agar buruh tidak protes. Menurutnya, tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.
Tentang aksi sendiri katanya Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Aksi dilakukan di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.@
Rel/fd/TimEGINDO.co