Jakarta|EGINDO.co Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam patroli keamanan untuk menekan aksi begal merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah rawan kriminalitas seperti Jakarta dan sekitarnya.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menuturkan bahwa tugas utama penegakan hukum tetap berada di tangan Polri. Namun, dalam kondisi tertentu yang membutuhkan penguatan kehadiran negara di lapangan, TNI dapat dilibatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam konteks OMSP, TNI memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan mendukung Polri untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat,” ujar Rico, Selasa (26/5/2026).
Patroli gabungan antara TNI dan Polri kini mulai digencarkan dari tingkat Koramil, Kodim hingga batalion tempur. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap aksi kriminal jalanan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyampaikan bahwa keberadaan batalion teritorial pembangunan di sejumlah daerah dinilai efektif membantu menekan angka kriminalitas. Menurutnya, kehadiran pasukan TNI di wilayah yang sebelumnya minim pengamanan mampu memperkuat stabilitas keamanan sekaligus menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling.
Sejumlah media nasional seperti Kompas.com dan CNN Indonesia juga menyoroti meningkatnya patroli gabungan TNI-Polri sebagai bagian dari upaya pemerintah menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Pemerintah menegaskan seluruh pelaksanaan patroli tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi lintas lembaga, dan pendekatan humanis kepada warga. (Sn)