Jakarta|EGINDO.co Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mengimbau pemerintah, khususnya jajaran menteri koordinator, untuk tidak bersikap pasif dalam menangani kasus dugaan beras oplosan yang diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian guna mencegah kebingungan publik dan menjamin penanganan yang terarah.
“Jangan menko-nya diam saja. Harus ikut turun tangan supaya persoalan ini dikoordinasikan dengan baik. Jangan sampai setiap ada temuan sedikit langsung heboh sendiri-sendiri. Rakyat jadi bingung,” ujar Titiek kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/7/2025).
Ia menyayangkan praktik curang berupa pencampuran beras kualitas rendah dengan beras premium yang dijual sebagai beras unggulan. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai kepercayaan masyarakat dan mengganggu semangat pemerintah dalam mendorong swasembada pangan.
“Kita sedang berupaya keras menuju swasembada pangan, khususnya beras. Namun, adanya temuan beras oplosan jelas merugikan rakyat. Ini bentuk kecurangan yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Titiek juga menekankan pentingnya langkah tegas dari Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia mendesak agar pelaku, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang terlibat, diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
“Kalau terbukti ada perusahaan nakal, apalagi yang besar, harus ditindak. Jangan hanya yang kecil yang disasar. Harus adil, supaya ada efek jera,” ucapnya menambahkan.
Sebelumnya, seperti dilansir oleh Detik.com, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras oplosan yang ditemukan bukan berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), melainkan dari beras komersial yang dimanipulasi kualitas dan kemasannya. Ia memastikan pihaknya telah menggandeng Satgas Pangan serta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelakunya.
“Kami tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Keamanan pangan rakyat adalah prioritas utama,” ujar Amran, dikutip dari Tempo.co.
Lebih lanjut, Titiek mengingatkan bahwa integritas dalam tata kelola distribusi pangan harus dijaga secara menyeluruh agar upaya menjaga stabilitas harga dan kualitas beras di pasar tidak dirusak oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah.
Sumber: Tribunnews.com/Sn