Tilang Emisi Gas Buang Ranmor Akan Dihidupkan Kembali

ilustrasi
ilustrasi

Jakarta|EGINDO.co Polri telah menghentikan tilang emisi gas buang sejak September 2023. Alasan penghentian tilang terhadap emisi gas buang karena dianggap tidak efektif dan dianggap memberatkan masyarakat.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum Budiyanto mengatakan, Pelanggaran terhadap emisi Gas buang kendaraan R 2 ( sepeda motor), sesuai dengan pasal 285 UU Nomor 22 Tahun 2009 sebesar Rp 250.000 dan kendaraan R4 ( mobil ), sesuai dengan pasal 286, dikenakan denda sebesar Rp 500.0000 ( lima ratus ribu rupiah ).

Kebijakan penghentian tilang untuk pelanggaran emisi gas buang ( R2 dan R4 ), menurut Budiyanto, sudah melalui kajian / evaluasi, termasuk dampak yang kemungkinan akan terjadi.

Lanjutnya, Dengan demikian dengan penghentian tilang tersebut akan memberikan ruang pemilik kendaraan bermotor enggan untuk melakukan uji emisi gas buang yang pada akhirnya polusi udara sulit akan ditekan atau diturunkan.

Baca Juga :  PBB Minta Akses Internasional Ke Pembangkit Nuklir Ukraina

“Walaupun kita tahu dan paham betul bahwa sumber polusi bukan saja dari polutan kendaraan bermotor semata tapi masih banyak sumber – sumber polutan yang bisa berdampak pada polusi atau menurunnya kualitas udara, “ujarnya.

Ia katakan, Dari data yang ada memang kendaraan bermotor memberikan kontribusi terhadap polusi cukup tinggi : 44,4 % dari sumber polusi yang ada. Sehingga kebijakan penghentian tilang terhadap pelanggaran emisi gas buang memang perlu dievaluasi dan berharap tilang terhadap obyek tersebut perlu diadakan kembali karena jika tidak ada tilang tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar tersebut.

Mantan Kasubdit Bin Gakkum AKBP (P) Budiyanto SSOS. MH menjelaskan, Koordinasi Pemprov DKI Jakarta dengan Kepolisian, ( Polda metro Jaya ), bila tidak ada perubahan Bulan November Tahun 2023 tilang terhadap pelanggaran emisi gas buang akan dilaksanakan lagi. Langkah dan koordinasi yang tepat apabila langkah tersebut segera akan dilaksanakan kembali. Suatu keniscayaan apabila langkah tersebut dibarengi dengan  langkah yang sama ( periksa dan sanksi ) kepada sumber – sumber polutan yang melanggar.

Baca Juga :  Hong Kong Umumkan Wajib Vaksin Covid-19 Untuk Sektor Utama

“Langkah – langkah tambahan seperti akan memberlakukan atau melarang kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi sampai 3 kali tidak boleh beroperasi di jalan dan memberlakukan tarif parkir tertinggi pada lokasi- lokasi parkir yang telah ditentukan perlu dipertimbangkan mengingat akan menimbulkan permasalahan baru, “tandasnya.

Dikatakan Budiyanto, permasalahan baru bisa saja menimbulkan keresahan terutama bagi mereka yang hanya memiliki 1 kendaraan. Dengan kebijakan memberlakukan tarif parkir tertinggi akan muncul parkir – parkir liar dan sebagainya. Perlu langkan yang simultan dan serentak dari mulai edukasi, langkah pencegahan dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten atau terus menerus.

Ungkapnya, Langkah tersebut akan menghidupkan tilang terhadap pelanggaran emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai momentum kepada Instansi lain untuk melakukan langkah yang sama dan sinergis, sehingga langkah – langkah tersebut menyeluruh dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penurunan polusi udara atau untuk meningkatkan kualitas udara.

Baca Juga :  Ranmor Tidak Lulus Uji Akan Kena Tarif Parkir Tertinggi

Langkah- langkah evaluasi secara periodik tetap dilaksanakan sampai menemukan langkah atau formulasi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. “Hal yang tidak kalah pentingnya agar program tersebut dapat berjalan dengan baik, langkah pengawasan secara paralel harus berjalan, “tegas Budiyanto.

@Sadarudin

Bagikan :