Washington | EGINDO.co – TikTok harus menghentikan operasinya di Amerika Serikat jika Tiongkok tidak menyetujui kesepakatan penjualan aplikasi video pendek populer tersebut, ujar Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Kamis (24 Juli).
Berbicara di CNBC, Lutnick mengatakan AS harus mengendalikan algoritma yang mendukung platform tersebut, yang digunakan oleh sekitar 170 juta warga Amerika.
Bulan lalu, Presiden Donald Trump memperpanjang batas waktu bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok, untuk mendivestasikan aset aplikasi tersebut di AS selama 90 hari hingga 17 September. Perpanjangan ini dilakukan meskipun ada undang-undang tahun 2024 yang mewajibkan penjualan atau penutupan paling lambat 19 Januari tahun ini, kecuali jika ada kemajuan signifikan.
“Tiongkok dapat memiliki sebagian kecil atau ByteDance, pemiliknya saat ini, dapat menyimpan sebagian kecil. Namun pada dasarnya, rakyat Amerika akan memiliki kendali. Rakyat Amerika akan memiliki teknologinya, dan rakyat Amerika akan mengendalikan algoritmanya,” kata Lutnick.
‘TikTok Akan Off’ Jika Tidak Ada Kesepakatan
“Jika kesepakatan itu disetujui oleh Tiongkok, maka kesepakatan itu akan terjadi,” tambah Lutnick. “Jika mereka tidak menyetujuinya, maka TikTok akan OFF, dan keputusan itu akan segera diambil.”
TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sebuah kesepakatan telah dibahas awal tahun ini untuk memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berbasis di Amerika, yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. Upaya itu terhenti setelah Beijing memberi sinyal tidak akan menyetujui transaksi tersebut, menyusul pemberlakuan tarif baru oleh Trump terhadap barang-barang Tiongkok.
Ketidakpastian Hukum Masih Ada
Meskipun undang-undang yang mewajibkan penjualan atau penutupan TikTok secara teknis mulai berlaku pada bulan Januari, Trump telah mengeluarkan tiga penundaan penegakan hukum.
Jaksa Agung Pam Bondi baru-baru ini mengirimkan surat kepada Apple, Google, dan perusahaan lain yang menaungi atau melayani TikTok, yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak akan mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka atas pelanggaran apa pun, dengan alasan kewenangan Trump atas keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.
Beberapa anggota parlemen Demokrat telah menantang kemampuan hukum Trump untuk memperpanjang batas waktu divestasi dan mempertanyakan apakah kesepakatan yang diusulkan memenuhi persyaratan hukum.
Sumber : CNA/SL