Jakarta|EGINDO.co Permintaan tiket angkutan Lebaran 2026 melonjak signifikan, terutama pada tanggal-tanggal favorit seperti H-7 Idulfitri. Sejumlah rute penerbangan padat, termasuk Jakarta–Medan, dilaporkan sudah kehabisan kursi kelas ekonomi dan hanya menyisakan tiket kelas bisnis.
Lonjakan pembelian ini dipicu oleh kombinasi tradisi mudik tahunan dan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif tarif transportasi selama periode Lebaran. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat untuk mengamankan tiket lebih awal, khususnya untuk perjalanan jarak jauh.
Pemerintah menetapkan potongan harga untuk beberapa moda transportasi. Untuk penerbangan domestik kelas ekonomi, diskon berkisar 17%–18%. Sementara itu, tiket kapal laut memperoleh potongan harga hingga 30%. Program serupa juga diterapkan pada layanan kereta api jarak jauh guna menjaga keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat.
Sejumlah maskapai melaporkan peningkatan okupansi sejak awal periode penjualan tiket Lebaran. Tren ini juga tercermin dalam laporan berbagai media nasional seperti Kompas.com dan Bisnis.com, yang menyebutkan bahwa kursi pada tanggal keberangkatan puncak sudah hampir habis dalam waktu singkat setelah penjualan dibuka.
Kondisi ini menunjukkan bahwa stimulus harga berpengaruh langsung terhadap percepatan transaksi, terutama untuk rute-rute utama yang menghubungkan kota besar dengan daerah asal pemudik.
Di tengah terbatasnya kursi pesawat pada rute tertentu, opsi perjalanan laut masih menjadi alternatif yang cukup diminati. Salah satunya adalah layanan kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Untuk rute Jakarta–Medan, tiket kapal Pelni masih tersedia dengan tarif sekitar Rp392.600 per penumpang setelah memperoleh diskon 30%. Harga tersebut dinilai lebih terjangkau dibandingkan tarif pesawat pada periode puncak, meskipun waktu tempuh perjalanan laut relatif lebih panjang.
Secara ekonomi, lonjakan permintaan tiket ini berpotensi meningkatkan pendapatan sektor transportasi selama musim mudik. Maskapai penerbangan, operator kereta api, dan perusahaan pelayaran memperoleh dorongan pendapatan dari tingkat keterisian yang tinggi.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan ketersediaan kapasitas tambahan serta pengawasan harga agar tidak terjadi lonjakan tarif di luar ketentuan. Koordinasi lintas kementerian dan BUMN transportasi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara tingginya permintaan dan stabilitas harga.
Dengan tren penjualan yang terus meningkat, masyarakat yang belum memperoleh tiket disarankan mempertimbangkan alternatif moda atau memilih tanggal keberangkatan di luar periode puncak untuk mendapatkan tarif yang lebih kompetitif. (Sn)