Jakarta|EGINDO.co Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menambah dinamika baru dalam proses pengisian pucuk pimpinan otoritas moneter nasional. Nama Thomas mencuat seiring kebutuhan BI akan figur yang dinilai mampu menjembatani kebijakan moneter, fiskal, dan stabilitas sistem keuangan di tengah tantangan ekonomi global.
Thomas Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan putra dari Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia, sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto. Latar belakang keluarga tersebut menempatkannya dekat dengan sejarah panjang pengelolaan kebijakan moneter dan ekonomi nasional.
Dari sisi akademik, Thomas mengenyam pendidikan sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, sebelum melanjutkan studi magister ekonomi internasional di Johns Hopkins University, Washington DC. Perpaduan disiplin ilmu tersebut membentuk perspektifnya terhadap dinamika ekonomi global dan kebijakan publik.
Karier profesional Thomas dimulai di dunia jurnalistik sebagai reporter Majalah Tempo pada awal 1990-an. Ia kemudian beralih ke sektor keuangan internasional dengan menjadi analis di Whetlock Natwest Securities, Hong Kong. Pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya mengenai pasar keuangan global sebelum akhirnya terjun ke dunia usaha. Sejak 2010 hingga 2024, ia menjabat sebagai CEO Arsari Group dan memimpin berbagai lini bisnis strategis.
Keterlibatan Thomas dalam politik dimulai melalui Partai Gerindra, di mana ia dipercaya sebagai Bendahara Umum. Posisi tersebut memperkuat perannya dalam perumusan kebijakan fiskal dan memperluas jejaringnya di pemerintahan, yang kemudian mengantarkannya ke kursi Wakil Menteri Keuangan.
Dengan kombinasi pengalaman birokrasi, bisnis, dan politik, Thomas dipandang pendukungnya memiliki bekal yang relevan untuk menduduki posisi Deputi Gubernur BI. Apabila lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR, ia akan menggantikan Juda Agung yang disebut telah mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.
Pengusulan ini menjadi sorotan pelaku pasar dan ekonom, mengingat peran strategis BI dalam menjaga stabilitas moneter, nilai tukar, serta koordinasi kebijakan dengan pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global. (Sn)