Thailand Batal Melegalkan Casino Setelah PM Diskors

Thailand gagal melegalkan Casino
Thailand gagal melegalkan Casino

Bangkok | EGINDO.co – Kabinet Thailand pada hari Selasa (8 Juli) mencabut RUU untuk melegalkan perjudian kasino, proyek utama partai berkuasa yang goyah, yang minggu lalu menyaksikan perdana menterinya Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya.

RUU yang disebut “kompleks hiburan” itu merupakan rencana utama partai Pheu Thai, yang bertujuan untuk melegalkan kasino dan meningkatkan ekonomi negara yang sedang lesu dengan menjadikannya pusat perjudian regional.

Sebagian besar bentuk taruhan ilegal di Thailand dan Pheu Thai berpendapat RUU itu akan mengakhiri industri perjudian bawah tanah yang berkembang pesat dengan mengakuinya sebagai arus utama.

Namun, partai itu hanya memiliki mayoritas parlemen yang tipis setelah ditinggalkan oleh mitra koalisi atas skandal yang menyebabkan perdana menteri diskors.

Kabinet telah mencabut RUU itu karena “membutuhkan lebih banyak penelitian yang memerlukan pemahaman lebih lanjut dan konteks sosial”, kata juru bicara pemerintah Jirayu Huangsab dalam sebuah pernyataan.

Julapun Amornvivat, wakil menteri keuangan, mengatakan mereka “mengakui bahwa ini bukan saat yang tepat”.

“Sangat disayangkan, penundaan ini merupakan kesempatan yang hilang bagi negara,” katanya kepada media.

Pemimpin Pheu Thai Paetongtarn diskors oleh Mahkamah Konstitusi minggu lalu, sambil menunggu penyelidikan etika atas perilakunya selama panggilan diplomatik dengan negara tetangga Kamboja.

Perdana menteri berusia 38 tahun itu berusaha meredakan sengketa wilayah yang mengakibatkan bentrokan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei.

Menteri Dalam Negeri Thailand dan wakil perdana menteri Phumtham Wechayachai menjabat sebagai pelaksana tugas perdana menteri hingga penyelidikan pengadilan selesai, sebuah proses yang dapat memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Paetongtarn mengatur perombakan sebelum diskors dan sebagai hasilnya tetap memegang peran Kabinet sebagai menteri kebudayaan.

Sumber : CNA/SL

Scroll to Top