Jakarta|EGUNDO.co Pemerintah menilai bahwa pemberian subsidi BBM membuat orang malas untuk menggunakan transportasi umum.

Pemerhati transportasi Budiyanto mengatakan, Dengan harga BBM yang murah mereka masih happy atau senang menggunakan kendaraan pribadi. Alasan- alasan privasi masih mampu didukung oleh fasilitas kemudahan yang ada antara lain dengan harga BBM yang bersubsidi dan dianggap masih terjangkau.

“Alasan Pemerintah masih bisa diterima dan masuk akal walaupun tidak seratus persen benar,”ujarnya.

Lanjutnya, Keterbatasan akses moda transportasi terutama di Daerah atau Daerah pelosok penyangga Jakarta juga menjadi penyebab sulitnya merubah mindset pengguna kendaraan bermotor pribadi beralih ke transportasi umum.

Ia katakan, Transportasi umum kita belum mampu menghadirkan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal dari aspek keamanan, keselamatan kenyamanan dan ketepatan waktu.

Dikatakan Budiyanto, Dibeberapa jenis transportasi umum masih kadang – kadang terjadi tindakan kriminal ( curi & copet dan sebagainya ), tindakan pelecehan seksual fisik dan verbal, head way dan ketepatan waktu sering molor dan terganggu akibat jalur khusus tidak steril dan sebagainya.

“Akses akses jalan tertentu masih ada kesulitan sarana transportasi yang dapat menuju atau menghubungkan ke simpul- simpul tertentu: Stasiun, terminal, Bandara dan sebagainya,”tuturnya.

Mantan Kasubdit Bin Gakkum AKBP (P) Budiyanto, SH.SSOS.MH menjelaskan, Penyebab atau variabel lain sebenarnya masih banyak yang mempengaruhi seperti kemudahan mendapatkan akses kredit kendaraan, banyaknya fasilitas parkir dengan tiket relatif dianggap masih terjangkau, produksi dan distribusi kendaraan bermotor yang tidak terkendali serta merata, fasilitas kemudahan untuk memiliki kendaraan lebih dari satu, Pajak kendaraan dan sebagainya. Alasan Pemerintah bahwa subsidi BBM menjadi alasan orang malas meninggalkan kendaraan pribadi untuk beralih atau menggunakan transportasi umum masih
bersifat parsial dan prematur karena masih banyak variabel lain yang mempengaruhi sulitnya merubah mindset masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

“Tidak ada adil juga seandainya hanya menyalahkan kebijakan subsidi BBM,”tandasnya.

Harus ada langkah yang simultan dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Budiyanto, karena mengatasi masalah transportasi umum adalah masalah yang rumit dan komplek yang dapat diselesaikan dengan cara – cara yang sinergi dan melibatkan banyak pihak.

“Sebagai contoh produksi kendaraan, pendistribusian dan pemasaran sampai ke tangan konsumen ada skat regulasi yang membatasi, dalam arti ada Regulasi aturan kewenangan dari Pusat dan kewenangan Daerah yang tidak dapat diaplikasikan,”jelasnya.

Ungkapan Budiyanto, Dibutuhkan terobosan dan keberanian mengatasi masalah transportasi umum dari hulu sampai hilir. Apabila penanganan hanya bersifat parsial tidak akan efektif malah hanya terkesan formalitas tidak menyentuh pada subtansi akar permasalahan yang sebenarnya. Kita menyadari problematik dan permasalahan tersebut yang sulit untuk diurai.

“Di Satu pihak kita ingin membangun transportasi umum yang ideal sehingga masyarakat mau pindah ke angkutan umum, namun dilain pihak kita masih membutuhkan
pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan masalah – masalah lain yang saling terkait dan sulit untuk dihindari,”pungkasnya. (Sn)