Jakarta|EGINDO.co Presiden RI Prabowo Subianto menilai pola ancaman terhadap stabilitas negara kini mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan konvensional menuju ranah digital, dengan pemanfaatan media sosial dan kecerdasan buatan (AI) sebagai instrumen utama pembentukan opini publik, Kamis (9 April 2026).
Dalam lanskap tersebut, fenomena echo chamber dinilai semakin memperkuat bias informasi serta mempercepat penyebaran hoaks di ruang digital. Sejumlah laporan dari Reuters dan BBC News juga menyoroti tren global serupa, di mana AI dimanfaatkan untuk memengaruhi persepsi publik secara luas.
Presiden menjelaskan, perkembangan teknologi memungkinkan satu individu mengelola banyak akun sekaligus dengan biaya relatif murah. Dari satu akun, jaringan tersebut dapat berkembang menjadi ratusan hingga ribuan akun yang saling terhubung dan memperkuat narasi tertentu, sehingga berpotensi menciptakan efek viral dan membentuk opini secara masif.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemampuan AI dalam menghasilkan konten manipulatif, seperti video yang menampilkan figur publik seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Hal ini dinilai berisiko tinggi dalam mendistorsi informasi di masyarakat.
Meski demikian, pemerintah tetap memandang AI sebagai peluang untuk mendorong efisiensi dan inovasi ekonomi digital, selama penggunaannya dilakukan secara bijak dan diawasi dengan baik.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi potensi dampak konflik global terhadap sektor energi. Dalam jangka pendek, kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akan diterapkan selama 12 bulan ke depan yang dinilai sebagai periode krusial.
Ketahanan energi Indonesia dinilai tetap terjaga karena tidak bergantung sepenuhnya pada jalur distribusi seperti Selat Hormuz, serta didukung oleh ketersediaan sumber daya domestik. Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis stabilitas ekonomi nasional dapat tetap terpelihara di tengah dinamika global. (Sn)