Jakarta|EGINDO.co Stabilitas harga beras nasional dinilai masih terjaga seiring kuatnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dan kini mencapai sekitar 5 juta ton. Kondisi tersebut menjadi salah satu penopang utama pemerintah dalam menjaga pasokan pangan sekaligus mengendalikan gejolak harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan kepentingan antara petani, pedagang, hingga konsumen. Menurutnya, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram diterapkan agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh saat musim panen raya.
Ia menilai keberpihakan kepada petani penting untuk menjaga keberlanjutan produksi beras nasional. Jika petani merugi, produksi padi dikhawatirkan menurun dan berpotensi meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. “Pemerintah harus adil kepada seluruh pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Di sisi konsumen, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna memastikan harga beras tetap terjangkau. Berdasarkan data pemantauan Bapanas hingga 10 Mei 2026, rata-rata harga beras premium nasional tercatat sebesar Rp15.758 per kilogram, sedikit turun dibanding pekan sebelumnya. Sementara itu, harga beras medium berada di kisaran Rp13.444 per kilogram dan masih dalam batas HET nasional.
Adapun harga gabah kering panen secara nasional tercatat rata-rata Rp6.925 per kilogram. Sumatera Barat menjadi wilayah dengan harga gabah tertinggi mencapai Rp7.700 per kilogram, sedangkan Sulawesi Tenggara tercatat sebagai daerah dengan harga terendah di level Rp6.500 per kilogram.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah akan terus memperkuat distribusi melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, stok CBP yang besar memberikan ruang intervensi yang cukup untuk menjaga stabilitas harga hingga semester II tahun ini.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi pangan nasional mulai bergerak positif. Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, menyebut jumlah daerah yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan pertama Mei 2026 lebih banyak dibanding daerah yang mengalami kenaikan. Hal tersebut mencerminkan efektivitas langkah stabilisasi pangan yang dijalankan pemerintah.
Sejumlah media nasional seperti Kompas.com dan Bisnis Indonesia juga menyoroti besarnya stok beras pemerintah sebagai faktor utama yang membantu menjaga kestabilan harga pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan distribusi pangan domestik. (Sn)