Jakarta | EGINDO.com  – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan kekesalannya kepada pemerintah daerah (Pemda) yang belum mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan benar. Hal ini terlihat dari ketimpangan yang terjadi pada kinerja fiskal antar daerah.
“Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum dilakukan secara efisien, efektif dan disiplin,” katanya dalam sidang Paripurna DPR RI, Kamis (20/5/2021).
Sri Mulyani membeberkan data bahwa Pemda lebih banyak menggelontorkan dana untuk belanja pegawai dibanding belanja modal yang jelas-jelas memiliki manfaat banyak untuk masyarakat di daerah tersebut.
“Pada 2019 rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB hanya 2,65%. Sementara APBD didominasi belanja pegawai yang sangat tinggi yaitu rata-rata 34,74%. Bahkan (belanja pegawai) di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9%, dan porsi belanja modal yang terendah hanya 7,1%,” bebernya.
Padahal kata Sri Mulyani, ketimpangan antar daerah di Indonesia masih sangat lebar. Akses air bersih rata-rata mencapai 89,27%, namun masih ada daerah yang baru mencapai 1,06%.
Begitu juga dengan tingkat kemiskinan di mana ada daerah dengan rata-rata tingkat kemiskinan 2,68%, tetapi masih ada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mencapai 43,65%.
Maka dari itu, pihaknya meminta agar hubungan keuangan Pemda dengan pemerintah pusat lebih ditingkatkan kualitasnya. Hal itu perlu untuk meminimalkan ketimpangan antara vertikal dan horizontal, serta mendorong kualitas belanja daerah.
“Maka penting dan mendesak untuk merekonstruksi kembali hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pelosok NKRI,” ucap Sri Mulyani.
Sumber: detikfinance.com/Sn