Sri: Fleksibilitas APBN Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Moderat

sri m m

Jakarta | EGINDO.com     – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang didesain secara fleksibel telah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang moderat di tengah krisis pandemi COVID-19.

“Kontraksi Indonesia yang 2,07 persen salah satunya merupakan hasil dari desain APBN 2020 yang dirancang responsif dan didukung oleh DPR,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menyebutkan salah satu bukti pertumbuhan moderat adalah realisasi ekonomi pada 2020 yang sebesar minus 2,07 persen saat negara lain terkontraksi lebih dalam.

Menurutnya, meski ekonomi Indonesia tahun lalu terkontraksi, namun masih lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi empat persen akibat COVID-19.

Baca juga: DPR gelar paripurna ambil keputusan RUU Pertanggungjawaban APBN 2020

Tak hanya itu, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata negara G20 yang minus 4,7 persen.

“Atau, juga dibandingkan dengan negara ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3 persen,” ujarnya.

Ia menuturkan tanpa kerja keras dari APBN dan kebijakan fiskal yang responsif dampak perekonomian akibat COVID-19 akan jauh lebih besar dari minus 2,07 persen pada 2020.

Fleksibilitas APBN memberi kesempatan pemerintah untuk melakukan intervensi dari sisi kesehatan, menjaga daya beli masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan, serta dukungan sangat besar pada dunia usaha termasuk UMKM.

Ia mencontohkan salah satu bentuk fleksibilitas APBN adalah adanya pelebaran defisit di atas tiga persen, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran Rp695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi.

Program pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp695,2 triliun tersebut terealisasi Rp575,8 triliun atau 82,83 persen yang diprioritaskan untuk menjaga kesehatan, daya beli, serta membantu dunia usaha utamanya UMKM.

Baca Juga :  KPK: Survei Penilaian Integritas 2021 Petakan Risiko Korupsi

“Dukungan dari DPR sungguh menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara sehat, sinergis dan harmonis dengan tetap menjaga check and balances tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa,” tegasnya.

Ia memastikan pemerintah terus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, Kejaksaan Agung, KPK, BPKP, serta BPK untuk tetap menjaga tata kelola dan akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan APBN.

“Ini agar pelaksanaan APBN dapat terjaga dengan baik dan meminimalkan moral hazard,” tegasnya.

Sumber: Antaranews/Sn