Jakarta | EGINDO.co – Serikat Pekerja (SP) Pertamina mengancam mogok, kemudian dipertemukan dengan Manajemen. Apa hasilnya?
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memediasikan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan Manajemen PT Pertamina (Persero) Tbk di Kantor Kemenaker, Jakarta.
Pertemuan itu respons atas dinamika hubungan industrial yang tengah terjadi di internal Pertamina. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa dinamika hubungan industrial yang terjadi di PT Pertamina menyebabkan para karyawan berencana melakukan mogok kerja pada 29 Desember 2021 mendatang.
Rencana mogok kerja telah diberitahukan kepada stakeholders. Pertemuan itu sebagai upaya nyata Kemenaker untuk merespons kondisi hubungan industrial yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia dan hangat dibicarakan, baik pada media online dan media sosial yang dalam beberapa hari menjadi topik bahasan yang hangat. Demikian keterangan tertulis, dikutip EGINDO.co
Menurut Kemenaker audiensi tersebut menghasilkan sejumlah titik persoalan diantaranya konsultasi dan komunikasi antar pihak masih perlu dioptimalkan. Mengenai kenaikan upah diperlukan komunikasi yang efektif antar kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan mencermati insentif sesuai dengan perjanjian kerja bersama.
Mogok kerja tuntut Dirut dicopot. FSPPB menuntut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicopot. Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.
Aksi mogok itu berpotensi diperpanjang sampai terpenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat kepada Menteri BUMN Nomor 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero).@
Bs/TimEGINDO.co