Jakarta | EGINDO.co Ulah peretas kian hari kian mengkhawatirkan. Beberapa situs pemerintah, lembaga dan perusahaan diretas dan berubah menjadi situs yang menawarkan judi online.
Lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) telah mengindentifikasi situs pemerintah atau lembaga negara yang disusupi judi online.
Peretasan situs pemerintah maupun lembaga negara ini terbilang mudah sekali ditembus, karena sistem keamanan yang melapisinya masih lemah.
Para pelaku kejahatan siber mengincar situs pemerintah yang kemudian disusupi situs judi online, sebab situs pemerintah dapat mendongkrak rating iklan judi online yang memang sehari-harinya situs pemerintah ini banyak dikunjungi dalam mencari informasi atau pelayanan publik.
Berikut beberapa situs pemerintah/lembaga yang disusupi peretas dan merubahnya menjadi situs judi online:
– https://dlhk.jatengprov.go.id/app/
– https://ntb.polri.go.id/loteng/2021/07/02/most-popular-slot-machine-strategies-with-win-at-online-gambling-houses-with-progressive-jackpots/
– https://ibkwu.polije.ac.id/the-best-live-casino-games-online/
– https://dindikbud.purbalinggakab.go.id/how-to-find-real-money-online-casino-gambling-websites/
– https://kab-sleman.kpu.go.id/pokies-casino/
– https://ambon.go.id/a-guide-to-choosing-an-online-casino-site-part-1/
– http://informasi.ftke.trisakti.ac.id/2021/07/15/online-casino-bonus-opportunities/
– https://dim.telkomuniversity.ac.id/playcasinoslot-enjoy-yourself-online-online-casino-slot/
– http://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/page-73057/
– https://pgrijember.or.id/2021/08/11/free-casino-games-online/
– https://www.harapankeluarga.co.id/diamond-reels-online-casino-esports-casinoland-online/
Saat ini beberapa situs telah memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh peretas.
Disampaikan pakar keamanan CISSReC ini, perlu juga memasang sensor cyber threads intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.
Lalu terakhir dan paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada.
Perlu juga segera disahkannya UU PDP, yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air. Dan juga karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data yaitu para penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE), termasuk instansi milik pemerintah yang akan mewajibkan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data.
AW / Dtk