Depok|EGINDO.co Harmonisasi antara otoritas moneter dan fiskal menjadi syarat mutlak dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional. Strategi satu jalur (single policy) dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan dinamika pasar yang kian kompleks. Hal tersebut mengemuka dalam forum ekonomi bergengsi The 20th Sadli Lecture yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (5/5/2026).
Profesor Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Prof. Dr. J. Soedradjad Djiwandono, menegaskan bahwa pencapaian target-target makroekonomi memerlukan orkestrasi instrumen yang berjalan beriringan. Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, kebijakan moneter dan fiskal memiliki batasan tujuan masing-masing, namun harus tetap berada dalam satu napas koordinasi.
Manajemen Terkendali dan Dukungan Finansial
Dalam paparannya, Prof. Soedradjad menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas namun saling menguatkan:
-
Sektor Moneter: Harus dikelola secara presisi dan terkendali, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta mengontrol inflasi agar tidak mendistorsi daya beli masyarakat.
-
Sektor Fiskal: Berperan vital dalam memperkokoh sisi keuangan negara melalui stimulus yang tepat sasaran, sehingga mampu menopang struktur ekonomi secara fundamental.
“Kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan bersama-sama dan masing-masing harus mencapai tujuan yang terbatas,” tutur Prof. Soedradjad. Ia menambahkan bahwa sinkronisasi ini bukan berarti menghilangkan independensi masing-masing institusi, melainkan menyatukan visi untuk mencapai stabilitas pertumbuhan yang berkelanjutan.
Perspektif Global: Belajar dari Pengalaman Internasional
Menanggapi isu koordinasi kebijakan ini, pengamat ekonomi dari Bloomberg Economics sering kali menyoroti bahwa negara-negara dengan tingkat inflasi yang stabil biasanya memiliki policy mix (bauran kebijakan) yang solid antara bank sentral dan kementerian keuangan. Tanpa adanya sinkronisasi, kebijakan moneter yang ketat bisa saja “bertabrakan” dengan ekspansi fiskal yang berlebihan, yang justru berisiko memicu defisit anggaran yang tidak sehat.
Senada dengan hal tersebut, laporan terbaru dari Reuters Business menyebutkan bahwa pasar global saat ini sangat sensitif terhadap sinyal koordinasi domestik. Ketidakselarasan antara suku bunga (moneter) dan belanja pemerintah (fiskal) sering kali dipandang sebagai risiko investasi yang dapat memicu aliran modal keluar (capital outflow).
Menatap Masa Depan Ekonomi Nasional
Urgensi koordinasi ini menjadi krusial mengingat tahun 2026 diprediksi masih akan dibayangi oleh volatilitas komoditas dan pergeseran geopolitik. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga rasio utang terhadap PDB serta stabilitas rupiah sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah dan Bank Indonesia bersinergi dalam meramu stimulus fiskal dan manajemen likuiditas moneter.
The Sadli Lecture edisi ke-20 ini pun ditutup dengan kesimpulan bahwa integritas kebijakan adalah benteng utama ekonomi. Di tangan para pengambil kebijakan, sinkronisasi fiskal-moneter bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keharusan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di kancah internasional. (Sn)