Sinergitas Pelabuhan Indonesia, Menyatukan Kepulauan

belawan
Terminal petikemas Belawan

Oleh: Fadmin Malau

Ketika penulis berkunjung ke gedung tua, milik Belanda dibangun Gubernur Christoffel van Swoll tahun 1652 di Sunda Kelapa, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sejauh lima puluh meter dari bangunan gedung itu, ada menara Syahbandar.

Dahulu menara Syahbandar itu menara pengawas di atas benteng Culemborg. Menara pengawas untuk mengawasi kapal-kapal. Namun, setelah tahun 1886, menara pengawas itu tidak dipergunakan lagi sebab telah dibuka pelabuhan baru di Tanjung Priok.

Gedung tua itu kini jadi Museum Bahari, menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ada ratusan perkapalan sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan hingga zaman sekarang, juga masih ada perahu asli. Museum Bahari jadi saksi bisu sejarah bahwa nenekmoyang bangsa Indonesia dulu pelaut tangguh.

Ketika masa pendudukan Belanda, Museum Bahari itu gudang untuk menyimpan dan mengepak hasil bumi, seperti rempah sebagai komoditas utama Belanda sangat laris di pasaran Asia dan Eropa. Ketika Indonesia Merdeka, gudang itu diambil alih, dipugar kembali dan pada 7 Juli 1977 diresmikan sebagai Museum Bahari.

Indonesia negeri dengan garis pantai yang panjang dan ribuan pulau dari Sabang sampai Marauke memiliki banyak pelabuhan tempat kapal berlabuh. Kini ada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang pada masa penjajahan Belanda bernama perusahaan Haven Bedrijf. Ketika Indonesia merdeka kurun waktu 1945-1950, Perusahaan Haven Bedrijf berubah menjadi Jawatan Pelabuhan. Lalu tahun 1969, Jawatan Pelabuhan berubah jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi nama Perusahaan Negara Pelabuhan (PNP).

Kemudian, kurun waktu 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan (BPP), lantas berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan (Perumpel). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1991 Perumpel berubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Kini terdapat 10 lokasi pelabuhan dalam wilayah kerja PT. Pelindo I, II, III dan IV (Persero). Kesepuluh pelabuhan yakni Pelabuhan Gunung Sitoli (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gunung Sitoli dan Pelindo I, Pelabuhan Sintete (KSOP Sintete dan Pelindo II), Sumbawa (KSOP Badas dan Pelindo II), Lombok Barat (KSOP Lembar dan Pelindo III), Kota Bima (KSOP Bima dan Pelindo III), Bungkutoko (KSOP Kendari dan Pelindo IV), Sorong (KSOP Arar dan Pelindo IV), Bitung (KSOP Bitung dan Pelindo IV), Manokwari (KSOP Manokwari dan Pelindo IV) serta Merauke (KSOP Merauke dan Pelindo IV.

Baca Juga :  Pelindo Merger, Bagaimana Saham Anak Usaha Di BEI

Namun, Pelindo I, II, III dan IV direncanakan terintegrasi menjadi satu Pelindo. Pemerintah telah mengumumkan dalam konferensi pers secara daring pada 1 September 2021 di Jakarta, Rancangan Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) yakni empat BUMNegara bidang Pelabuhan berintegrasi menjadi satu. Tujuannya mewujudkan industri pelabuhan nasional yang kuat, tangguh dan adanya konektivitas maritim seluruh Indonesia. Targetnya meningkatkan kinerja dan daya saing bidang kepelabuhanan di dunia internasional.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggabungan BUMN pelabuhan itu dalam proses penerbitan dan akan berlaku efektif setelah ditandatangani Akta Penggabungan. Pelindo digabung agar mudah dikontrol dan dikendalikan serta lebih holistik untuk jaringan pelabuhan. Disamping itu diperkirakan akan menurunkan biaya logistik.

Penggabungan Pelindo atau Pelindo terintegrasi selanjutnya akan dikelola berdasarkan lini bisnis sehingga fokus mengembangkan potensi bisnis, bukan berdasarkan wilayah. Peluang potensi bisnis besar dengan fokus kepada klaster-klaster bisnis meningkatkan keahlian dan kepuasan pelanggan berdasarkan kualitas layanan yang lebih baik. Disamping itu akan efisien penggunaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan aset.

Pelindo terintegrasi ingin menguasai pasar global dengan penguatan ekonomi nasional dimana saat ini Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs.

Pelindo terus melakukan terobosan melalui modernisasi pelabuhan yang dikelolanya sebagai upaya peningkatan layanan, salah satunya dengan pengembangan Pelabuhan Indonesia. Pengembangan tersebut meliputi penataan terminal multipurpose dengan melakukan perluasan dermaga untuk peti kemas dan general cargo, perluasan dermaga ferry, pembangunan container yard, perkuatan dermaga, trestle, breasting dolphin dan pemasangan crane dermaga (fix crane).

Untuk mempercepat proses layanan di pelabuhan, Pelindo terus melakukan uji coba penerapan Autogate System di Terminal Peti Kemas (TPK) untuk meningkatkan pelayanan receiving/delivery peti kemas domestik maupun internasional kepada para pengguna jasa. Penerapan Autogate System merupakan wujud komitmen Pelindo untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien untuk meningkatkan kinerja logistik.

Baca Juga :  PBB Pertahankan Misi Afghanistan Setelah Penarikan AS,NATO

Pelindo menerapkan Autogate System untuk mendukung program National Logistic Ecosystem (NLE) dimana NLE adalah ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi.

Penerapkan Autogate System didukung dengan sistem teknologi informasi yang baik yakni mencakup seluruh proses logistik dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang ada. Tentunya NLE sebagai single platform yang harus diakses oleh pengguna jasa, dimana program NLE akan membuat data kepabeanan dan kepelabuhanan terintegrasi sehingga mampu melayani semua stakeholders dalam menjalankan proses bisnisnya.

Sinergitas pelabuhan di Indonesia sangat penting untuk menyatukan ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut dan selat. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menjadi ujung tombak menyatukan ribuan pulau itu dalam memutar roda perekonomian nasional. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan lintasan pelayaran internasional sehingga penggabungan Pelindo akan memperkokoh NKRI dari segi sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Keberadaan Pelindo memperkokoh NKRI dari segi sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan dikarenakan Pelindo merupakan pelayanan meliputi pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan penumpang dan jasa kepelabuhanan lainnya yang terkait dengan nasional dan internasional.

Indonesia negara dengan kepulauan dan memiliki laut dan selat yang banyak sehingga dari delapan penjuru mata angin bisa dimasuki kapal-kapal dari negara lain. Untuk itu Pelindo harus terintegrasi dari Sabang sampai Marauke. Dari delapan penjuru mata angin itu bisa dimasuki kapal-kapal dari negara lain. Ambil contoh Pelindo I di pantai barat Sumatera Utara dan pantai timur Sumatera Utara. Pantai timur dengan Selat Malaka sebagai lokasi strategis. Selat Malaka saat ini sebagai selat paling banyak dilintasi kapal-kapal sebagai tanda berlangsungnya perdagangan dunia.

Baca Juga :  Indonesia Tangguh Dan Tumbuh Diraih Dengan Sikap Terbuka

Pelindo I akhirnya harus mengembangkan pelabuhan di pantai barat Sumatera Utara yakni Pelabuhan Sibolga. Kemudian di pantai timur Sumatera Utara yakni Pelabuhan Belawan, pelabuhan Kuala Tanjung karena pintu utama eksport berbagai komoditi ke seluruh dunia.

Tentunya Pelindo I tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi harus sejalan, selaras dan seirama dengan Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV dalam upaya meningkatkan produktivitas pelayanan secara terus menerus, melakukan inovasi, efektif dan efisien. Tentunya efektif dan efisien untuk memiliki daya saing secara nasional dan internasional.

Pelindo yang terintegrasi dari Pelindo I hingga Pelindo IV akan menjadikan pelabuhan yang profesional, bersih dan transparan. Artinya, Pelindo dalam menjalankan operasional jasa pelabuhan harus selalu berkomitmen menyediakan layanan kepelabuhanan yang profesional, bersih dan transparan dengan mengacu pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Disamping itu juga harus Corporate Value yang memiliki makna menjalankan bisnis dengan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Bila selalu berkomitmen untuk profesional maka Good Corporate Governance harus dilakukan dan Corporate Value harus diimplementasikan oleh semua sumber daya manusia yang ada di Pelindo. Sederhananya seluruh stakeholders dan pengguna layanan kepelabuhanan harus dengan tegas menolak semua bentuk suap, pungli dan gratifikasi.

Penggabungan BUMN Pelabuhan yang akan dilakukan dipandang penting untuk mencapai target sinergi dan integrasi Pelabuhan Indonesia dalam peningkatan pelayanan pelabuhan dari timur ke barat yang mudah dikontrol dan dikendalikan. [email protected]

Penulis adalah wartawan media online EGINDO.co Jakarta