Jakarta | EGINDO.co – Sindikat kejahatan kemungkinan sedang mendirikan pusat penipuan di negara termuda di Asia, Timor Leste, demikian pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (11 September), seiring meluasnya industri penipuan daring bernilai miliaran dolar di Asia Tenggara.
Industri ini melibatkan kompleks perumahan yang luas, menampung puluhan ribu pekerja, banyak di antaranya korban perdagangan manusia, yang dipaksa menipu korban di seluruh dunia.
Operator penipuan siber di Kamboja dan Myanmar saja telah mencuri sekitar US$10 miliar dari warga negara Amerika Serikat tahun lalu, demikian pernyataan Kementerian Keuangan Amerika Serikat pada Selasa, seiring dengan penerapan sanksi terhadap entitas di kedua negara tersebut.
Dalam laporannya, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan telah menemukan tanda-tanda yang mengarah pada “pembentukan dan pengoperasian” pusat penipuan semacam itu di Daerah Administratif Khusus Oecusse-Ambeno, Timor Leste.
Timor Leste, yang umumnya dikenal sebagai Timor-Leste, adalah salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Dengan luas 15.000 km persegi, negara ini sedikit lebih besar dari Qatar, yang berpenduduk 1,3 juta jiwa.
Pemerintahnya tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pada 25 Agustus, penggerebekan di sebuah hotel di Daerah Istimewa oleh intelijen dan penegak hukum Timor Leste menemukan individu-individu yang terkait dengan operasi penipuan, dan bukti-bukti, termasuk kartu SIM dan perangkat internet satelit, kata UNODC, seraya menambahkan: “Analisis UNODC menghubungkan operasi-operasi ini dengan entitas-entitas yang terkait dengan penjahat siber terpidana, operator perjudian lepas pantai”.
UNODC mengatakan bahwa operasi pusat penipuan menyebar secara global, terutama di Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa operasi tersebut tetap menguntungkan.
UNODC memperkirakan bahwa ratusan pusat penipuan skala besar di seluruh dunia menghasilkan keuntungan tahunan puluhan miliar dolar, dan mengatakan bahwa mereka berkembang biak di Kamboja, Myanmar, dan Filipina, sebagian karena peraturan daerah yang longgar.
Sumber : CNA/SL