Medan | EGINDO.co – Pengamat Ekonomi, Politik dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Drs Shohibul Anshor Siregar Msi mengatakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baik untuk BBM jenis Pertalite bersubsidi dan BBM jenis Solar bersubsidi yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2024 mendatang yang untuk seterusnya hanya akan melayani mobil dengan kriteria di bawah 1400 cc untuk jenis Pertalite dan dengan kriteria di bawah 2000 cc untuk jenis Solar akan menimbulkan sejumlah tantangan dan efek domino yang serius bagi perekonomian.
Shohibul Anshor Siregar menjawab pertanyaan EGINDO.co kemarin di Medan mengatakan dalam kondisi ekonomi makro sekarang ini yang kurang baik dimana daya beli masyarakat rendah dan terus menurun akan memperparah keadaan.
Dampak langsung bagi transportasi umum yang akan berimbas dengan multi efek yang besar kepada sektor lainnya dan akan mengglobal dalam roda perekonomian. “Terutama bagi sektor transportasi umum seperti angkutan kota (angkot) dan kendaraan umum lainnya, kebijakan ini akan meningkatkan biaya operasional. Pada gilirannya berdampak pada pembebanan kenaikan tarif kepada penumpang,” kata Drs Shohibul Anshor Siregar Msi menegaskan.
Selanjutnya dijelaskannya dengan kenaikan biaya operasional secara rasional akan memaksa pengusaha angkutan untuk menaikkan tarif, yang akan mengurangi daya jangkau masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, terhadap layanan transportasi umum dan kebutuhan pokok lainnya yang lazimnya akan ikut menyesuaikan tarif atau akan mengalami kenaikan dan bila kebutuhan pokok lainnya naik akan memicu besarnya inflasi.
“Secara teoritis kebijakan apapun yang diputuskan oleh sebuah rezim pemerintahan selamanya mesti merujuk pada pedoman, prinsip, dan tindakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Negara,” katanya.
Untuk itu menurut Shohibul Anshor Siregar pahit atau manis dampak sementara atau dampak jangka panjang yang ditimbulkannya, semua harus dapat dipastikan untuk tujuan akhir yang lebih besar, yakni meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Karena itu pemerintah harus memberi penjelasan yang meyakinkan publik agar tidak dianggap tidak adil terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang akan merasakan dampak kemerosotan taraf kehidupan.@
Fd/timEGINDO.co