Jakarta | EGINDO.co – Sebelum menerima tawaran pengelolaan tambang, Muhammadiyah pertimbangkan 4 aspek. Dalam keputusan menerima kebijakan izin pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkap mempertimbangkan empat aspek.

Hal itu dikatakan Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) kemarin. “PP Muhammadiyah melihat empat aspek yaitu hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Azrul Tanjung.

Katanya saat ini Muhammadiyah masih melakukan kajian mendalam sebelum akhirnya menerima izin tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut. Kajian menghadirkan tidak hanya dalam lingkup Muhammadiyah tetapi juga menghadirkan orang-orang atau pakar di luar Muhammadiyah dan akan dikaji terus.

Menurutnya, kajian dari sisi hukum adalah dengan melihat apakah lahan tambang yang akan diberikan sudah clean dan clear baik dari perusahaan yang lama, pemerintah, dan masyarakat di atas lahan tersebut. Kemudian dari sisi ekonomi, kajiannya berdasarkan cadangan dan potensi batu bara yang tersisa dari masing-masing kawasan eks PKP2B. begitu juga dari aspek sosial, Muhammadiyah mengkaji dampak pengelolaan tambah terhadap masyarakat di sekitar lahan.

Sebagaimana informasi yang beredar pemerintah menawarkan enam lahan tambang yang terdiri dari eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Menurut Azrul dari beberapa kawasan yang tersisa, pihaknya telah menemukan satu titik berisi cadangan batubara. Ada enam titik, ternyata hanya satu titik yang ada isinya.@

Bs/timEGINDO.co