Sanksi Pelanggaran Emisi Perlu Ruang Sosialisasi Yang Cukup

ilustrasi
ilustrasi

Jakarta | EGINDO.com         -Mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP (P)  Budiyanto SSOS.MH menjelaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran emisi gas buang ,perlu ruang sosialisasi yang cukup. Menurunnya kualitas udara di Jakarta menggugah para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang
Lalu lintas dan angkutan Jalan untuk melakukan upaya penekanan terhadap produk emisi gas buang yang pada umumnya dihasilkan dari kendaraan bermotor.

Menurut data yang ada bahwa tingkat polusi yang terjadi di Jakarta, penyumbang terbesar adalah dari emisi gas buang kendaraan bermotor, disusul dari aktivitas Pabrik, dan konsumsi keluarga. Menurunnya kualitas udara di Jakarta memang sudah cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pengendalian untuk menekan gas buang dengan tujuan meningkatkan kualitas udara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek.kesehatan,ujarnya.

Dikatakan Budiyanto dalam Undang – Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 ,pasal 48, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, pasal 6 ayat ( 1 ) dan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi , disebutkan bahwa Setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan laik jalan ditentukan kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang – kurangnya terdiri atas, antara lain masalah emisi gas buang.

Pemberian sanksi dari aspek Yuridis sebenarnya tidak ada masalah dalam arti dari aspek Yuridis sudah sangat kuat. Pelanggar terhadap ambang batas emisi gas buang dapat dikenakan Pasal 285 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan),tegas Budiyanto.

Hanya mungkin dalam penegakan hukum atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran emisi gas buang perlu menentukan waktu yang tepat karena faktor phisikologis masyarakat yang terkena dampak dari Pandemi belum selesai, sehingga jangan sampai ada kesan masyarakat merasa terbebani dan tertekan.

Baca Juga :  OJK Awasi Rendahnya Penyaluran Kredit Bank Swasta Dan Asing

Penegakan hukum atau sanksi terhadap pelanggaran emisi gas buang merupakan alternatif terakhir untuk memberikan efek jera. Ruang yang cukup dalam proses sosialisasi dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat atas bahaya emisi gas buang terhadap kesehatan masyarakat, saya kira yang lebih penting berikan kesan supaya mengedepankan upaya – upaya yang lebih Shoft dan mengedukasi. Langkah Represif merupakan langkah terakhir, setelah langkah – langkah persuasif edukatif
dilaksanakan dengan waktu yang relatif cukup,tutup Budiyanto.@Sn

Bagikan :