Jakarta | EGINDO.co – jalan berbayar di Jakarta memberikan beban terus kepada rakyat sehingga ekonomi semakin terpuruk, bukan lagi bangkit sebagaimana yang diinginkan pemerintah setelah coronavirus (Covid-19) melanda Indonesia. “Ini harus dipertimbangkan karena devisa negara saat ini sangat bangus, dari batubara, nikel dan lainnya sehingga dana itu harus dipergunakan untuk mendongkrak perekonomian rakyat,” kata pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.co Rabu (11/1/2023) di Jakarta menanggapi adanya rencana sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta akan segera berbayar dengan menggunakan model electronic road pricing (ERP).
Devisa negara itu katanya harus dikembalikan kepada rakyat sehingga ekonomi rakyat bisa bangkit dan bila ekonomi rakyat bangkit maka ekonomi negara Indonesia semakin kuat. “Kini yang dipikirkan ekonomi Indonesia harus bisa bangkit, bukan sebaliknya memberi beban kepada masyarakat karena dengan jalan berbayar akan membuat masyarakat semakin terbebani dalam mencari nafkah,” kata Rusli Tan.
Menurutnya bila ingin mengurangi kemacetan lalulintas di Jakarta maka yang dilakukan penambahan ruas jalan dan banyaknya kendaraan umum yang baik, memadai dan terintegritas. Jalan berbayar dipastikan tidak akan mengurangi kemacetan lalulintas pada 25 ruas jalan di Jakarta dan yang ada akan membuat beban kepada masyarakat kecil sebab memang harus melintasi jalan tersebut dalam mencari nafkah untuk menggerakkan perekonomian rakyat.
Apa yang dikatakan Rusli Tan dibenarkan Andi Susilo, penduduk Rawan Mangun seorang pedagang di Pasar Glodok Jakarta yang katanya akan membenani para pedagang dan calon pembeli di kawasan Pasar Glodok. “Ini tidak benar, dan dipastikan jalan berbayar di Jakarta akan tetap menimbulkan kemacetan lalulintas,” katanya menegaskan.
Harusnya kata Andi Susilo pemerintah memperbanyak kenderaan umum yang mudah dan murah diakses ke pusat pusat perbelanjaan sehingga bisa mengurangi kemacetan lalulintas.
Apa yang dikatakan Andi Susilo dibenarkan Rusli Tan yang meminta pemerintah memperbanyak kendaraan umum yang baik dan nyaman karena bila mengacu kepada Pasal 133 Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah harus membuat keseimbangan antara lain perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum, hingga kualitas lingkungan.
“Motor sudah terlalu banyak, harus dibarasi, dijatah dan kenderaan angkutan umum harus diperbanyak. Jalan berbayar harus dipertimbangkan karena akan berdampak kepada roda perekonomian rakyat sebab ruas jalan berbayar itu akan membebani ekonomi rakyat,” katanya.
Menurut Rusli Tan saat ini yang harus dilakukan pemerintah bagaimana memberikan kemudahan untuk rakyat dalam berusaha karena negara saat ini memiliki devisa yang baik dan itu harus dikembalikan kepada masyarakat agar bisa perekonomian rakyat bangkit, jangan membuat perekonomian rakyat semakin sulit dengan peraturan yang tidak tepat tujuan dan beban rakyat itu memiliki dampak sosial yang sangat besar.
“Saya nilai ini membuat perekonomian makin sulit dan harusnya ekonomi dibuat bergairah. Negera memiliki banyak devisa dari migas dan pajak terus digenjot yang hasilnya berlimpah. Pajak yang dikutip itu harus dikembalikan dengan memberikan berbagai kemudahan kepada rakyat dalam berusaha agar ekonomi bangkit, bukan sebaliknya,” kata Rusli Tan menegaskan.@
Fd/timEGINDO.co