Jakarta | EGINDO.com – Kalau mau besar pemasukan negara dan APBN mantap, bukan dengan cara menaikkan tarif pajak dan membuat banyak jenis pajak kepada rakyat akan tetapi yang benar pemerintah harus membuka lapangan kerja yang banyak kepada rakyat maka dengan terbukanya lapangan kerja yang banyak atau pengangguran yang minim pasti pemasukan negara akan besar, APBN akan mantap.
Hal itu dikatakan pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com pada Rabu (8/1/2025) di Jakarta menanggapi tentang banyaknya protes masyarakat dengan beban kenaikan pajak, termasuk PPN 12 persen yang kini bermasalah karena bukan hanya kena barang mewah dan kondisi APBN yang disebut-sebut sedang tidak baik baik saja.
“Saya tegaskan pemerintah dengan aparatnya yang cukup banyak itu turun ke lapangan, coba monitoring kondisi yang ada, jangan hanya membaca data statistik yang dikeluarkan BPS akan tetapi turun ke lapangan, catat angka pengangguran yang ril, yang sebenarnya dari lapangan dan kemudian cocokkan dengan data statistik, maka akan dapat angka pengangguran yang lebih besar lagi,” kata Rusli Tan.
Kemudian Rusli Tan juga mengatakan, pemerintah harus melihat di lapangan bagaimana kondisi operasional industri yang ada sekarang ini. Lihat berapa banyak industri yang tidak beroperasi atau sudah tidur dan industri yang setengah beroperasi atau setengah tidur. Lalu, lihat dan catat pula dampaknya yakni berapa banyak industri atau usaha usaha kecil menengah di sekitar industri yang tidak beroperasi itu ikut tutup.
“Nah, lalu hitung berapa banyak orang yang menjadi penangguran akibat industri yang tutup itu. Harusnya kerja pemerintah segera stop penambahan jumlah pengangguran, agar tidak menambah orang semakin banyak yang kelaparan. Ingat, semakin banyak orang yang kelaparan semakin terganggu stabilitas keamanan,” kata Rusli Tan mengingatkan.
Rusli Tan, doktor manajemen ekonomi itu memaparkan bahwa terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat maka negara akan mendapatkan devisa atau pemasukan yang besar pula, bukan hanya mengejar-ngejar pajak untuk pemasukan negara. Logika berpikirnya bagaimana pajak mau diperoleh dari rakyat, jika rakyat tidak punya penghasilan maka harusnya rakyat dibuat terlebih dahulu punya penghasilan dengan membuka, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan lagi ada rakyat yang menjadi pengangguran, semua bekerja dan memiliki penghasilan.
“Bila rakyat punya penghasilan yang baik maka daya beli masyarakat kuat dan bila daya beli masyarakat kuat baru ekonomi berputar dan pemerintah pasti mendapatkan devisa yang baik dalam menggerakkan roda pemerintahan,” katanya.
Disamping itu kata Rusli Tan, manajemen pemerintahan harus diperbaiki, APBN yang sedang tidak baik baik saja karena banyaknya kebocoran anggaran, korupsi para aparat dan lain sebagainya yang disebabkan pengawasan yang tidak benar. “Sebaiknya perketat pengawasan pemakaian anggaran. Dalam belanja negara tolong dijelaskan tentang sistem administrasi pengawasannya, jangan terus terjadi mark up harga dalam anggaran belanja negara. Saya sarankan pengawas atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bekerja yang baik dan maksimal harus segera turun ke lapangan, jangan menanti laporan,” kata Rusli Tan menegaskan.
Kata Rusli Tan, Presiden Prabowo sudah bicara agar kebocoran anggaran belanja negara jangan terjadi lagi maka harus direspon para pejabat pemerintah. “Harusnya bisa karena di Amerika Serikat saja negaranya hanya punya 17 Menteri, kita punya 48 Menteri ditambah 48 wakil dan lembaga lembaga, berantas korupsi jangan jangan cuma omong omong saja, harus direalisasikan,” katanya menandaskan.@
Fd/timEGINDO.com