Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mulai mencermati tekanan terhadap postur fiskal setelah harga minyak global dan nilai tukar rupiah sempat bergerak menjauh dari asumsi dasar dalam APBN 2026. Namun hingga kini, pemerintah belum mempertimbangkan langkah revisi anggaran dan lebih memprioritaskan opsi rasionalisasi belanja guna menjaga stabilitas fiskal.
Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak dinamika global, terutama ketegangan geopolitik yang memicu lonjakan harga energi serta menekan mata uang negara berkembang. Ia menekankan bahwa perubahan kebijakan fiskal tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena memerlukan analisis yang matang terhadap dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan.
Menurutnya, meskipun harga minyak sempat meningkat, tekanan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih dalam batas yang dapat dikelola. Kenaikan harga energi tersebut dinilai baru berlangsung dalam waktu singkat sehingga belum cukup kuat untuk memaksa pemerintah melakukan penyesuaian besar terhadap anggaran negara.
Di sisi lain, kalangan ekonom menilai pemerintah perlu mengedepankan efisiensi belanja negara sebelum membuka opsi perubahan anggaran. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance menilai rasionalisasi program dan penajaman prioritas belanja dapat menjadi langkah awal untuk menahan potensi pelebaran defisit akibat meningkatnya beban subsidi energi dan biaya impor BBM yang terdorong oleh pelemahan rupiah.
APBN Perubahan (APBN-P), menurut mereka, seharusnya menjadi instrumen koreksi terakhir apabila deviasi asumsi makro—seperti harga minyak dan kurs rupiah—terjadi secara signifikan dan berkelanjutan. Tanpa pembenahan kualitas belanja, revisi anggaran dikhawatirkan hanya menjadi penyesuaian administratif yang tidak menyelesaikan persoalan struktural pengelolaan fiskal.
Sejumlah laporan media seperti Bloomberg dan Kompas juga menyoroti bahwa banyak negara berkembang saat ini menghadapi tekanan serupa akibat volatilitas harga energi dan ketidakpastian geopolitik global. Kondisi tersebut mendorong pemerintah di berbagai negara untuk memperketat disiplin fiskal sekaligus menjaga ruang anggaran agar tetap fleksibel menghadapi guncangan ekonomi.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia memilih menunggu perkembangan pasar energi dan pergerakan nilai tukar sebelum memutuskan langkah fiskal lebih lanjut, sembari memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga. (Sn)