Jakarta|EGINDO.co Ribuan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi serikat pekerja tetap turun ke jalan meski hujan gerimis membasahi kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Aksi massa terpusat di depan Gedung DPR RI sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah dan parlemen agar meninjau kembali kebijakan pengupahan tahun 2026.
Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar ditetapkan sebesar Rp5,89 juta. Angka tersebut dinilai lebih mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di tengah kenaikan harga pangan, biaya perumahan, dan transportasi yang terus meningkat.
Selain isu UMP DKI Jakarta, massa buruh juga mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembalikan Surat Keputusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (SK UMSK) di Jawa Barat yang sebelumnya dicabut. Mereka menilai penghapusan UMSK di 19 kabupaten/kota telah menggerus daya beli buruh sektor industri dan memperlebar kesenjangan upah antarwilayah.
Para orator menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi domestik. Menurut mereka, upah yang layak akan menopang konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan relatif tertib. Perwakilan buruh berharap DPR RI dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan bersama pemerintah, sehingga kebijakan pengupahan ke depan tidak semata mempertimbangkan kepentingan dunia usaha, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan tenaga kerja. (Sn)