Jakarta|EGINDO.co Ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah organisasi pekerja dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis, 9 Juli 2026. Demonstrasi tersebut akan mengangkat sejumlah isu ketenagakerjaan, dengan tuntutan utama berupa penghapusan pajak atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) serta dorongan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan perwakilan buruh.
Presiden Partai Buruh sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa pada Rabu, 8 Juli 2026, dirinya telah menerima tembusan surat pemberitahuan mengenai rencana aksi tersebut. Sebagai penasihat khusus presiden, ia berharap pemerintah dapat merespons aspirasi para pekerja melalui jalur komunikasi yang terbuka.
Menurut Said Iqbal, Menteri Keuangan Purbaya diharapkan bersedia menerima perwakilan buruh untuk berdialog mengenai berbagai tuntutan yang akan disampaikan, terutama terkait kebijakan perpajakan atas dana JHT yang dinilai memberatkan pekerja ketika mencairkan hak mereka.
Aksi yang akan berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2026, diperkirakan diikuti sekitar 1.000 hingga 1.500 buruh yang berasal dari berbagai kawasan industri di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Massa berencana menyampaikan aspirasi secara damai dengan fokus pada kebijakan fiskal yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja.
Dari perspektif ekonomi, polemik mengenai pajak atas dana JHT menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan sosial tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta kepastian regulasi di bidang ketenagakerjaan. Kalangan ekonom menilai penyelesaian melalui dialog antara pemerintah dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha.
Sejumlah media nasional seperti Kompas.com dan Bisnis Indonesia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Pendekatan dialog dinilai dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berimbang, sehingga tetap mendukung iklim investasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Kementerian Keuangan belum menyampaikan keterangan resmi terkait rencana audiensi dengan perwakilan buruh maupun tanggapan atas tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog agar penyampaian aspirasi pada Kamis, 9 Juli 2026, berlangsung tertib dan menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak. (Sn)