Jakarta | EGINDO.co – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo akan revitalisasi 60.000 Ha Perkebunan Kelapa Sawit hingga tahun 2026. PalmCo berkomitmen untuk mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani sawit.
Dalam siaran pers PalmCo yang dilansir EGINDO.co menyebutkan sebagai bagian dari upaya perusahaan yang merupakan bagian dari Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) berencana merevitalisasi atau meremajakan 60.000 hektare perkebunan sawit renta milik petani hingga tahun 2026.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani menyatakan komitmen ini saat membuka Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat. Ghani menekankan bahwa PTPN, sebagai perusahaan plat merah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga bertindak sebagai agen dalam pembangunan. Program PSR dianggap sebagai amanah dari Program Strategis Nasional (PSN).
“Kami harus melakukan peremajaan sawit rakyat 60.000 hektare sampai 2026, khusus di Kalimantan Barat ada 16.000 hektare lebih,” kata Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani saat membuka Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (25/1/2024) lalu.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, menambahkan workshop ini sebagai langkah tepat untuk memulai dan mengakselerasi PSR di Kalbar. Salah satu fokus kegiatan tersebut adalah penguatan SDM bagi petani mitra perusahaan. Program penguatan SDM merupakan bagian dari empat program kemitraan, termasuk kemitraan penuh, penyediaan bibit bersertifikat, dan perusahaan sebagai off taker.
Untuk mendukung program penyediaan bibit bersertifikat, PTPN IV PalmCo sedang berupaya merampungkan perizinan untuk mendatangkan 300.000 bibit bersertifikat siap tanam. Pj Gubernur Kalbar, dr Harrison, M.Kes, mengapresiasi peran PTPN IV sebagai mitra pembangunan strategis bagi Pemprov Kalbar. Harapannya, perusahaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar perkebunan serta mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah menyoroti tata kelola yang belum efisien dalam peremajaan sawit saat ini. Kementan sedang mempersiapkan permentan baru untuk mengurangi hambatan-hambatan di lapangan, mencabut aturan lama yang dianggap tidak efektif, terutama terkait dengan program PSR. Permentan baru ini akan menggabungkan aspek PSR, sarana dan prasarana perkebunan, SDM, hingga ISPO dalam satu regulasi, dengan satu kali verifikasi untuk memudahkan pekebun mengakses bantuan dari BPDPKS.@
Rel/timEGINDO.co