Jakarta|EGINDO.co Kebijakan rekayasa lalu lintas yang disiapkan pemerintah untuk periode Angkutan Lebaran 2026 tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas pemudik, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang luas, terutama terhadap distribusi logistik, konsumsi rumah tangga, serta aktivitas perdagangan antardaerah.
Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum resmi menetapkan penerapan sistem one way, contra flow, dan ganjil-genap di sejumlah ruas tol strategis guna meredam potensi kemacetan selama arus mudik dan balik.
Skema one way akan diberlakukan di koridor utama Tol Jakarta–Cikampek hingga Semarang–Solo pada Selasa–Jumat, 17–20 Maret 2026 saat puncak arus mudik. Sementara itu, rekayasa sebaliknya akan diterapkan pada Senin–Minggu, 23–29 Maret 2026 untuk mengatur arus balik menuju kawasan Jabodetabek.
Adapun sistem contra flow direncanakan berlaku situasional di ruas Tol Jakarta–Cikampek dan Jagorawi, khususnya pada periode jam sibuk ketika volume kendaraan meningkat signifikan.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan pembatasan kendaraan melalui skema ganjil-genap di ruas Tol Karawang Barat sampai Kalikangkung serta Tangerang–Merak. Jadwal penerapannya mengikuti periode pelaksanaan one way, dengan pengecualian bagi kendaraan dinas, armada layanan darurat, serta transportasi tertentu yang memiliki fungsi pelayanan publik.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif yang rutin diterapkan setiap musim Lebaran.
“Pengaturan ini bukan hal baru. Langkah ini diperlukan untuk mengurai kepadatan dan menciptakan kelancaran arus lalu lintas sehingga pemudik dapat merasakan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan selama perjalanan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis, 12 Februari 2026.
Dari perspektif ekonomi, kelancaran arus mudik memegang peran penting karena periode Lebaran identik dengan lonjakan konsumsi di daerah. Perputaran uang di sektor ritel, transportasi, pariwisata, hingga pelaku UMKM cenderung meningkat ketika mobilitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan berarti.
Sejumlah laporan media seperti Kompas dan Bisnis Indonesia sebelumnya menyoroti bahwa efektivitas rekayasa lalu lintas saat musim mudik turut menjaga kelancaran distribusi barang serta membantu menekan biaya logistik jangka pendek, khususnya di Pulau Jawa sebagai jalur terpadat nasional.
Dengan koordinasi lintas-kementerian dan aparat, pemerintah berharap momentum Lebaran 2026 tidak hanya berjalan tertib dari sisi transportasi, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat di tengah tingginya mobilitas masyarakat. (Sn)