Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mengambil langkah radikal dalam mengendalikan arus logistik komoditas strategis nasional. Di hadapan para anggota dewan pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Melalui regulasi ini, negara menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengekspor tunggal atau single window untuk komoditas andalan seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, serta paduan besi (ferroalloy).
Pengumuman besar ini disampaikan langsung di Gedung Nusantara, Jakarta, bertepatan dengan agenda pembacaan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Kebijakan ini diambil sebagai perisai ekonomi domestik dalam merespons tekanan geopolitik global dan kebocoran pendapatan negara.
Dua Fase Menuju Monopoli Pemasaran Negara
Melansir laporan dari media ANTARA News, restrukturisasi masif tata niaga ini sengaja dirancang secara gradual agar tidak memicu guncangan bagi pelaku usaha swasta. Pemerintah mematok linimasa eksekusi ke dalam dua koridor waktu:
Membidik Pelarian Devisa dan Manipulasi Harga
Seperti yang diwartakan oleh Kompas Money, skema ekspor satu pintu ini sejatinya berfungsi sebagai marketing facility berskala nasional. Meskipun pengelolaan pemasaran dimonopoli oleh negara, Presiden menegaskan bahwa dana hasil penjualan dari importir asing akan tetap disalurkan kembali kepada perusahaan swasta yang memproduksi komoditas tersebut.
Lantas, mengapa rantai dagang ini diperketat? Pemerintah mengidentifikasi adanya potensi devisa jumbo yang rawan menguap ke luar negeri. Berdasarkan data ekonomi makro yang dirilis Batuah News, nilai pengapalan tahunan dari gabungan sektor kelapa sawit dan batu bara nasional diproyeksikan menembus angka fantastis, yakni berkisar US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar (under invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya.
Pemerintah optimistis model restrukturisasi administrasi ekspor yang dibagi dalam tiga klaster operasional—pre-clearance (legalitas/kontrak), clearance (kepabeanan/pembayaran bea keluar), dan post-clearance (penyelesaian transaksi perbankan)—dapat mendongkrak rasio penerimaan pajak Indonesia agar mampu berkompetisi secara sehat dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Meksiko dan Filipina. (Sn)