Medan | EGINDO.com – Isu krusial infrastruktur jalan, diusulkan membangun jalan Tol Medan-Berastagi. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Sumatera Utara dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II di ruang Banggar DPRD Sumut, pada Selasa (18/2/2025) kemarin.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi B Defri Noval Pasaribu, didampingi Wakil Ketua Yahdi Khoir Harahap, anggota Delpin Barus, Benny Harianto Sihotang, Kiki Handoko Sembiring dan Abdul Rahim Siregar dan lainnya. Namun, dari pihak BBPJN hanya kepala bidang dan kepala seksi yang hadir.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti beberapa isu krusial, infrastruktur jalan dan termasuk normalisasi sungai, drainase kota, jalan inspeksi, serta penertiban aset BWS.
Salah satu yang dikhususkan, soal Jalan Nasional Batu Jomba. Sampai saat ini masih rusak dan sudah banyak memakan korban. DPRD mempertanyakan tanggung jawab BBPJN dalam perbaikan jalan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan BBPJN menjelaskan bahwa perbaikan ruas jalan sepanjang 34 km tersebut telah masuk dalam rencana kerja tahun 2025. Namun, DPRD menegaskan agar BBPJN segera mengambil langkah konkret untuk mencegah lebih banyak korban jiwa.
Benny Harianto Sihotang mempertegas perihal jalan Medan-Brastagi. Menurut rencana BPJN, skema yang diusulkan kementerian adalah membangun jalan tol. Sebelum itu, pada tahun ini juga sudah diusulkan membangun benteng permanen di 10 titik rawan longsor. Biayanya sudah diusulkan berkisar Rp27 miliar. Hanya saja, usulan itu belum disetujui pra efisiensi. Saat ini, masuk efisiensi, sehingga usulan tersebut diragukan.
Komisi D DPRD Sumut menyampaikan, usulan 10 titik tersebut untuk tahun ini harus dikejar di kementerian untuk bisa dikerjakan pada tahun ini. Untuk itu, dewan mengajak untuk menyurati bersama ke kementerian agar usulan ini tetap diterima.
Sejumlah anggota Komisi D juga menyoroti kinerja BWS soal sungai khususnya sungai yang membelah kota. Sejauh ini, kerap terjadi luapan sungai ketika hujan. Namun tidak ada program yang diberikan BWS untuk menangani masalah tersebut.
Dibahas juga soal kawasan jalur hijau di pinggir sungai, sekitar 15 meter kiri dan kanan sungai yang menjadi kawasan tanggungjawab BWS juga. Dewan juga berharap, BWS memiliki skema pembangunan jalan inspeksi di pinggir sungai. Dengan begitu, akan membantu memecah kemacetan kota.
Sekretaris Komisi B Defri Noval Pasaribu soal ketiadaan pagar besi di sepanjang kanal mulai dari SMA 13 Medan sampai ujung kanal di Marendal. Pagar itu penting, karena jalan tersebut merupakan jalur padat arus lalulintas. Kalau tidak ada pagar, dikhawatirkan akan memakan korban jiwa. Kata Defri tolong jadi perhatian, pagar kanal di STM sudah banyak yang blong, padahal lalu lintas di sana cukup tinggi, ini soal keselamatan warga.@
Bs/fd/timEGINDO.com