Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah masih mampu mengendalikan anggaran subsidi meskipun realisasinya mengalami peningkatan cukup signifikan sepanjang semester I 2026.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp233 triliun, atau 52,1 persen dari pagu yang tersedia dalam APBN 2026. Nilai tersebut meningkat 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp161,4 triliun.
Dari total tersebut, realisasi subsidi tercatat sekitar Rp116 triliun, sementara pembayaran kompensasi mencapai Rp116,9 triliun. Kenaikan belanja terutama berkaitan dengan perubahan harga minyak mentah, pergerakan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya penyaluran sejumlah komoditas bersubsidi.
Purbaya menyebut kondisi geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia turut memberikan tekanan terhadap anggaran negara. Pemerintah, kata dia, memilih menggunakan APBN sebagai penyangga agar kenaikan harga energi global tidak langsung membebani masyarakat.
Menurutnya, kebijakan subsidi bukan semata-mata persoalan besarnya anggaran yang dikeluarkan. Pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan inflasi. Jika tekanan harga dibiarkan meningkat, dampaknya berpotensi merambat ke suku bunga dan kemudian memperlambat aktivitas ekonomi.
Penyaluran Energi dan Pupuk Meningkat
Kenaikan realisasi anggaran juga sejalan dengan meningkatnya volume sejumlah barang yang memperoleh subsidi. Data pemerintah menunjukkan penyaluran BBM bersubsidi pada semester I 2026 meningkat 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penyaluran LPG 3 kilogram juga naik sekitar 2 persen, sedangkan jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen. Untuk sektor nonenergi, peningkatan terutama dipengaruhi oleh pembayaran subsidi pupuk yang volumenya meningkat 21,4 persen.
Pemerintah menilai subsidi tetap menjadi instrumen penting untuk meredam dampak gejolak harga energi global terhadap perekonomian domestik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga konsumsi masyarakat sekaligus mencegah tekanan harga yang lebih besar.
Pemerintah Evaluasi Ketepatan Sasaran
Di sisi lain, persoalan ketepatan sasaran subsidi masih menjadi perhatian. Purbaya mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan data agar subsidi, khususnya BBM, semakin tepat sasaran.
Pemerintah juga berupaya memilah belanja negara dengan mengutamakan pengeluaran yang dinilai produktif dan menekan belanja yang dianggap kurang penting. Langkah tersebut dilakukan agar peningkatan subsidi tidak mengganggu kesehatan fiskal secara keseluruhan.
Purbaya turut menyinggung posisi defisit APBN. Hingga Juli 2026, defisit disebut berada di sekitar 0,9 persen terhadap PDB, yang menurutnya menunjukkan pengelolaan belanja negara masih berada dalam koridor yang terkendali.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah tetap berupaya mempertahankan fungsi APBN sebagai penyangga ekonomi, terutama ketika tekanan eksternal seperti harga energi global dan ketidakpastian geopolitik masih membayangi perekonomian Indonesia. (Sn)