Jakarta|EGINDO.co Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan akan mengikuti kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait tindak lanjut pemeriksaan wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 13 Mei 2026, di tengah perhatian dunia usaha terhadap arah kebijakan perpajakan pemerintah.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan pihaknya menghormati keputusan pimpinan Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam rilis resmi pemerintah. Sikap tersebut dinilai menjadi upaya untuk menjaga kepercayaan wajib pajak sekaligus meredam kekhawatiran pelaku usaha mengenai pemeriksaan lanjutan terhadap peserta PPS.
Sebelumnya, pada Senin, 11 Mei 2026, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengejar peserta PPS yang kontribusinya dinilai tidak signifikan terhadap penerimaan negara. Pemerintah hanya akan fokus pada wajib pajak yang sebelumnya telah berkomitmen membayar kewajibannya tetapi belum merealisasikannya.
Purbaya juga memastikan tidak akan ada lagi program tax amnesty selama dirinya menjabat, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah saat ini lebih memilih memperkuat kepatuhan pajak melalui mekanisme reguler, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih transparan dan tertib.
Selain itu, pemerintah memberi kesempatan hingga akhir tahun 2026 bagi pemilik dana di luar negeri untuk segera merepatriasi asetnya ke Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mendukung likuiditas domestik dan memperkuat investasi nasional. Namun, pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan hukum tegas apabila dana yang disembunyikan di luar negeri ditemukan di kemudian hari.
Sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha dan investor. Media internasional Bloomberg sebelumnya juga menyoroti bahwa konsistensi kebijakan fiskal dan perpajakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. (Sn)