Purbaya Buka Suara soal Rupiah Rp17.600: Pemerintah Siap Masuk Pasar Obligasi demi Redam Gejolak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat serta tekanan yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih banyak dipengaruhi sentimen jangka pendek dan dinamika global. Pemerintah, kata dia, tetap fokus menjaga fondasi ekonomi nasional agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah gejolak pasar keuangan.

Pada perdagangan Senin (18/5/2026), rupiah dibuka di posisi Rp17.628 per dolar AS. Di saat bersamaan, IHSG juga masih berada dalam tekanan akibat keluarnya sejumlah saham Indonesia dari indeks global MSCI serta meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar global.

Purbaya menegaskan pemerintah bersama otoritas moneter terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Salah satu langkah yang disiapkan ialah meningkatkan kehadiran pemerintah di pasar obligasi agar volatilitas pasar dapat dikendalikan dan nilai tukar rupiah lebih terjaga.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk membangun keyakinan investor, khususnya investor asing, agar tidak terburu-buru menarik dana dari Indonesia hanya karena kekhawatiran terhadap penurunan harga obligasi negara.

“Itu akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit,” ujar Purbaya.

Ia juga menekankan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah optimistis tekanan terhadap rupiah tidak akan berkembang menjadi krisis berkepanjangan seperti yang pernah terjadi pada 1998. Sebelumnya, Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di atas 5 persen menjadi salah satu indikator bahwa daya tahan ekonomi domestik tetap terjaga.

Sejumlah media internasional turut menyoroti tekanan terhadap rupiah dan pasar saham Indonesia. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pelemahan rupiah dipicu kombinasi sentimen global, kenaikan harga minyak dunia, serta kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi domestik. Sementara itu, ANTARA News menilai pemerintah dan Bank Indonesia masih memiliki ruang intervensi yang cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan nasional. (Sn)

Scroll to Top