Jakarta|EGINDO.co Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengusut dugaan perubahan fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kemudian ditanami kelapa sawit. Menurutnya, alih fungsi lahan pascakarhutla tidak seharusnya terjadi dan perlu segera ditelusuri oleh pihak berwenang.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (8/9/2026). Ia menegaskan bahwa persoalan lahan bekas karhutla harus mendapat perhatian serius, termasuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kawasan setelah kebakaran.
Selain persoalan lingkungan, Puan menilai penanganan karhutla harus mencakup dampak sosial yang dirasakan masyarakat. DPR melalui tim yang menangani kebencanaan akan mendorong pemerintah memperkuat langkah penanganan secara terpadu, baik ketika bencana berlangsung maupun setelah kondisi mulai terkendali.
Menurut Puan, karhutla dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan. Karena itu, pemulihan pascabencana harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanganan karhutla.
Ia juga menyoroti meningkatnya persoalan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta terganggunya kegiatan belajar anak-anak di wilayah terdampak. Pemerintah dinilai perlu segera menyiapkan langkah konkret agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.
Puan menekankan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pengawasan terhadap lahan pascakebakaran serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama, sehingga dampak bencana tidak berlanjut dalam jangka panjang. (Sn)