Bogor | EGINDO.com – Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., secara resmi membuka Seleksi Asesmen Profil dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIV Tahun 2026, pada Senin 9 November 2026, bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor.
Seleksi tahap akhir ini diikuti oleh 190 peserta, terdiri atas 96 peserta dari Pengadilan Negeri dan 94 peserta dari Pengadilan Tinggi. Asesmen profil dilaksanakan pada 9–10 November 2026, sedangkan wawancara dijadwalkan pada 11–12 November 2026.
Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi merupakan bagian dari pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh hakim karier dan hakim ad hoc dengan komposisi sebagaimana ditentukan undang-undang. “Untuk memenuhi maksud undang-undang tersebut, Mahkamah Agung telah beberapa kali menyelenggarakan rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dan pada tahun 2026 memasuki tahap ke-XXIV,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa para peserta telah melewati tahapan seleksi administrasi dan ujian tertulis sebelum sampai pada tahap asesmen profil dan wawancara. Atas pencapaian tersebut, Prim Haryadi menyampaikan apresiasi sekaligus mengingatkan peserta agar tetap bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh rangkaian seleksi. “Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak/Ibu para peserta ujian dalam mengikuti kegiatan seleksi asesmen profil dan wawancara. Untuk bisa mengikuti kegiatan ini tidaklah mudah, sebab Bapak/Ibu harus dinyatakan lulus seleksi administrasi dan lulus ujian tertulis terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Panitia Seleksi telah melakukan penilaian rekam jejak para calon dengan melibatkan sejumlah lembaga pemantau dan pengawas, baik internal maupun eksternal. Dari internal Mahkamah Agung, penilaian melibatkan Badan Pengawasan, sedangkan dari eksternal melibatkan Komisi Yudisial, Indonesia Corruption Watch (ICW), MAPPI, dan PPATK.
Adapun asesmen profil dilaksanakan oleh Tim Asesmen dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Melalui tahapan ini, diharapkan diperoleh gambaran psikogram yang komprehensif mengenai karakter psikologis setiap peserta sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan untuk diangkat menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi.
Menurut Prim Haryadi, profesi hakim merupakan profesi yang mulia dan terhormat. Oleh karena itu, seorang hakim tidak cukup hanya memiliki kecakapan dalam bidang ilmu hukum, tetapi juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik. “Menjadi seorang hakim disyaratkan tidak hanya harus pintar di bidang ilmu hukum, tetapi juga harus benar dan berintegritas, jujur dan berkepribadian baik, teguh dalam berpendirian, serta dalam melaksanakan tugasnya nanti diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat serta tidak goyah dalam menghadapi godaan,” tegasnya.
Setelah tahapan asesmen profil, para peserta akan mengikuti seleksi wawancara bersama Tim Pewawancara yang terdiri atas unsur praktisi, pejabat Mahkamah Agung, dan akademisi. Selanjutnya, hasil asesmen profil dan wawancara akan dikombinasikan sebagai bahan dalam rapat Panitia Seleksi untuk menentukan kelulusan peserta.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Kamar Pidana juga mengingatkan seluruh peserta agar tetap percaya diri dan mengikuti seleksi dengan penuh semangat. Ia secara tegas mengimbau peserta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan Panitia Seleksi dan menjanjikan kelulusan. “Apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Panitia Seleksi bisa membantu ataupun menjanjikan kelulusan, saya tegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan tolong agar diabaikan saja,” pesannya.
Mengakhiri sambutannya, Prim Haryadi membuka secara resmi kegiatan Seleksi Asesmen Profil Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIV Tahun 2026 dengan mengucapkan, “Bismillahirrahmanirrahim.”
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, S.H., M.H.; Panitera Muda Pidana Umum, Didik Trisulistya, S.H., M.H.; Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H.; Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H.; Team Leader/Ketua Pelaksana Kegiatan PPSDM, Drs. Bagaskoro Sugoto, M.A., P.Si., Psikolog; para anggota Panitia Seleksi; serta seluruh peserta seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIV Tahun 2026.@
Rel/fd/timEGINDO.com